RUPS PTPP Setujui Perubahan Anggaran Dasar hingga Pengalihan Saham ke BP BUMN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) PT PP (Persero) Tbk (PTPP) untuk Tahun Buku 2025 yang digelar pada pertengahan Mei lalu menghasilkan sejumlah keputusan strategis, termasuk perubahan anggaran dasar perusahaan dan perombakan susunan pengurus. Dalam forum tersebut, pemegang saham menyetujui tujuh mata acara rapat yang mencakup aspek keuangan, tata kelola, hingga arah pengembangan bisnis ke depan.

Salah satu keputusan penting yang diambil adalah pengalihan saham Seri B sebanyak 31.619.477 lembar dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada BP BUMN. Saham tersebut selanjutnya akan diubah menjadi Saham Seri A Dwiwarna untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang mewajibkan negara memiliki satu persen saham Seri A Dwiwarna pada setiap BUMN melalui Kepala BP BUMN.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus perusahaan. Susunan Dewan Komisaris yang baru terdiri dari Dhony Rahajoe sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, serta Setya Nugraha, Aisyah Zakiyyah, dan Giri Suprapdiono sebagai komisaris. Tjia Marwan dan Ain Rika Armina masing-masing menjabat sebagai Komisaris Independen. Sementara itu, jajaran Direksi dipimpin oleh Novel Arsyad sebagai Direktur Utama, didampingi Faizal Rahmad sebagai Direktur Keuangan, Tommy Wiranata A sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal, serta I Gede Upeksa Negara sebagai Direktur Strategi Korporasi dan HCM. Yul Ari Pramuraharjo dan Yuyus Juarsa masing-masing mengemban amanat sebagai Direktur Operasi Bidang Infrastruktur dan Direktur Operasi Bidang Gedung.

Dalam agenda lainnya, RUPS juga menetapkan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Program PUMK Tahun Buku 2026. Pemegang saham turut menyetujui penetapan gaji, honorarium, serta fasilitas dan tunjangan bagi pengurus perusahaan untuk tahun buku yang sama. Tak hanya itu, kewenangan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta perubahannya didelegasikan kepada pihak yang ditunjuk RUPS.

Dari sisi kinerja, PTPP mencatatkan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp24,95 triliun sepanjang Tahun Buku 2025. Berdasarkan sumber pendanaan, komposisi kontrak baru terdiri dari 45 persen proyek pemerintah, 35 persen proyek BUMN, dan 20 persen proyek swasta. Adapun dari segmen usaha, kontribusi terbesar berasal dari sektor gedung sebesar 35 persen, disusul jalan dan jembatan 16 persen, serta pertambangan 12 persen. Proyek-proyek utama yang mendongkrak perolehan kontrak antara lain PLTGU Batam, New Priok East Access Phase II, dan Tol Kataraja Phase 2.

Perwakilan BP BUMN dalam RUPS Tahunan memberikan apresiasi atas kinerja perseroan, terutama keberhasilan menjaga arus kas operasi tetap positif dan menurunkan liabilitas secara berkelanjutan. Pencapaian ini dinilai mencerminkan efektivitas strategi penguatan fundamental bisnis serta implementasi manajemen keuangan yang prudent di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

Di sisi lain, PTPP juga terus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan hasil asesmen ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), perseroan berhasil meraih skor akhir 101,69 poin dan masuk dalam predikat “Leadership in Corporate Governance” atau Level 5. Capaian ini menunjukkan bahwa praktik GCG yang diterapkan telah melampaui standar penilaian Level 1 dan menempatkan PTPP sebagai salah satu emiten terdepan dalam penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan standar ACGS di Indonesia.

Hingga April 2026, PTPP berhasil membukukan nilai kontrak baru sebesar Rp6,88 triliun. Perolehan tersebut didominasi proyek dengan sumber dana pemerintah sebesar 82 persen, diikuti proyek BUMN 10 persen, dan proyek swasta 8 persen. Berdasarkan lini bisnis, sektor jalan dan jembatan memberikan kontribusi terbesar sebesar 35 persen, disusul Disaster Response sebesar 26 persen, serta rumah sakit sebesar 16 persen. Salah satu proyek dengan nilai kontrak terbesar yang diperoleh pada April 2026 adalah Pembangunan Jalan KSPEAN WANAM–MUTING Segmen 1 senilai Rp1,77 triliun.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa perseroan akan terus berkomitmen menjaga kinerja operasional dan keuangan secara berkelanjutan melalui penerapan strategi bisnis yang prudent, penguatan fundamental perusahaan, serta peningkatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

“PTPP akan terus fokus pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan melalui optimalisasi portofolio proyek, peningkatan operational excellence, serta penguatan daya saing Perseroan di tengah dinamika industri konstruksi nasional,” ujar Joko.

Ia menambahkan, perseroan optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang optimal, serta implementasi Good Corporate Governance secara konsisten di seluruh lini bisnis.