Prabowo Serahkan Enam Jet Tempur Rafale ke TNI AU, Perkuat Modernisasi Alutsista

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan enam unit jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Senin, 18 Mei 2026. Prosesi penyerahan yang berlangsung di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, itu menjadi tonggak penting dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, khususnya di sektor pertahanan udara.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo tiba di Halim pada pukul 09.58 WIB dengan mengenakan pakaian safari. Setibanya di area bandara, kepala negara secara simbolis memberikan kunci pesawat kepada Panglima TNI, yang kemudian diteruskan kepada pimpinan TNI AU. Dalam rangkaian acara, Prabowo juga menyiramkan air ke roda pesawat di sisi kiri sebelum langsung meninjau bagian dalam kabin.

Selain enam jet tempur Rafale, pemerintah turut menyerahkan sejumlah alutsista strategis lainnya. Di antaranya satu unit pesawat angkut dan pengisian bahan bakar di udara A400M MRTT, empat unit pesawat Falcon 8X, radar Ground Control Intercept (GCI), serta persenjataan modern berupa Smart Weapon HAMMER dan rudal Meteor. Seluruh sistem persenjataan itu dirancang untuk memperkuat pengawasan wilayah udara nasional dan mobilitas operasi militer jarak jauh.

Jet tempur Dassault Rafale sendiri dikenal sebagai pesawat generasi 4,5 yang memiliki kemampuan multi-peran. Pesawat ini dapat diandalkan untuk misi superioritas udara, serangan darat, hingga pengintaian. Sementara itu, A400M MRTT berfungsi sebagai pesawat angkut berat yang juga mampu mengisi bahan bakar di udara, mendukung mobilitas pasukan dan logistik dalam operasi jarak jauh. Falcon 8X, di sisi lain, digunakan untuk mendukung mobilitas strategis dengan kemampuan jelajah jarak jauh.

Penyerahan radar GCI menjadi bagian integral dari upaya memperkuat sistem deteksi dan pengawasan udara nasional. Dengan kehadiran radar ini, TNI AU diharapkan mampu memantau pergerakan udara secara lebih akurat dan responsif terhadap potensi ancaman.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat modernisasi alutsista TNI. Langkah itu dinilai krusial dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.