OJK Dukung Kredit Rakyat Bunga Maksimal 5 Persen, Ingatkan Bank Jaga Prinsip Kehati-hatian

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang meminta bank-bank milik negara dalam kelompok Himbara untuk menyediakan program kredit rakyat dengan suku bunga maksimal lima persen dan jangka waktu satu tahun. Kebijakan yang diumumkan pada peringatan Hari Buruh itu dinilai mampu menjadi stimulus yang kuat untuk menggerakkan perekonomian nasional dari sektor akar rumput.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa program ini membuka peluang bisnis yang berkelanjutan bagi industri perbankan, terutama untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang selama ini tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Namun, ia mengingatkan agar bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan program tersebut.

“Mempertimbangkan hal tersebut, bank perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan program dimaksud agar dapat menjadi program yang berkesinambungan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank,” ujar Dian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/5/2026).

Untuk mengantisipasi potensi lonjakan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) akibat program bunga murah ini, OJK memastikan akan memperketat pengawasan. Regulator meminta perbankan secara aktif melakukan simulasi ketahanan keuangan guna menjaga kualitas aset dan kecukupan modal.

“Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” kata Dian.

Di samping itu, bank diwajibkan membentuk pos pencadangan yang memadai serta tidak mengabaikan prinsip analisis kredit konvensional, yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. OJK juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar penyaluran kredit rakyat ini tepat sasaran dan tidak mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan.

Sementara itu, terkait arah suku bunga perbankan dalam jangka panjang, OJK memaparkan data bahwa rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah per Maret 2026 berada di level 8,76 persen. Angka ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan posisi Februari 2026 yang sebesar 8,80 persen dan Maret 2025 yang mencapai 9,20 persen.

Penurunan terbesar terjadi pada lini kredit produktif secara year-on-year. Kredit Modal Kerja (KMK) menyusut 67 basis poin menjadi 8,00 persen, sementara Kredit Investasi (KI) melandai 68 basis poin ke posisi 7,90 persen. Penurunan suku bunga kredit ini dipicu oleh merosotnya biaya dana pihak ketiga (DPK) rupiah sebesar 55 basis poin menjadi 2,66 persen, seiring transmisi penurunan BI Rate dari 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi 4,75 persen pada Maret 2026.

OJK memproyeksikan suku bunga kredit domestik masih berpotensi melanjutkan tren penurunan. Namun, kecepatan penurunan itu akan sangat bergantung pada kemampuan masing-masing bank dalam mengelola struktur biaya dana atau cost of fund.

“Perbankan perlu mengelola strategi pendanaan mereka, khususnya untuk meningkatkan porsi dana murah sehingga akan menciptakan ruang bagi penurunan suku bunga kredit,” kata Dian.

Meski demikian, OJK memberikan catatan kritis agar perbankan tetap waspada terhadap dinamika makro global. Pada akhir April 2026, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, dalam rapat FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau Fed Funds Rate di level 3,50 hingga 3,75 persen. Kondisi moneter AS dan gejolak geopolitik global tersebut tetap menjadi faktor penentu yang dihitung cermat oleh OJK. Regulator pun mengimbau perbankan tanah air untuk melakukan penyesuaian suku bunga secara bertahap demi menjaga titik keseimbangan antara tuntutan pasar dan rasio keuangan yang sehat.