Wakil Ketua DPRD DKI Apresiasi Program Sekolah Swasta Gratis Pramono Anung, Anggaran Capai Rp253,6 Miliar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyambut positif program sekolah swasta gratis yang digagas Gubernur Pramono Anung, yang saat ini telah menjangkau 103 sekolah. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memutus rantai permasalahan putus sekolah dan penahanan ijazah akibat tunggakan biaya pendidikan.

Pernyataan itu disampaikan Basri Baco saat membuka diskusi publik bertema pendidikan di Markas DPD Partai Golkar Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa pendidikan memiliki korelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Konsep di Komisi E, pendidikan adalah faktor utama penentu kesejahteraan. Artinya pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seseorang,” kata Baco dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Menurut politisi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini, peningkatan kualitas pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan Ibu Kota. Ia menilai ambisi Jakarta menjadi kota global tidak akan tercapai jika kualitas sumber daya manusia masih tertinggal.

“Hari ini Jakarta mau jadi kota global. Salah satu faktor yang ada adalah tingkat pendidikannya harus tinggi,” ucap dia.

Di sisi lain, Baco mengingatkan bahwa masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan di dunia pendidikan Jakarta. Mulai dari anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena tekanan ekonomi, hingga ijazah yang tidak bisa diambil akibat tunggakan biaya, masih kerap ditemukan.

“Kalau kita mau mencapai itu, tidak boleh ada lagi anak putus sekolah, tidak sekolah karena orang tuanya tidak bayar, dan tidak boleh ada lagi ijazah yang tertahan,” ungkapnya.

Menurut Baco, solusi paling realistis untuk mengatasi persoalan tersebut adalah menghadirkan kebijakan sekolah swasta gratis. “Saya bilang, solusinya cuma satu, sekolah swasta gratis. Nggak ada solusi lain,” imbuh dia.

“Sampai kiamat kalau tidak ada sekolah gratis, masalah ini tidak bisa dipecahkan. Maka ijazah tertahan dan putus sekolah akan terus terjadi,” lanjutnya.

Dalam forum yang sama, Baco juga menegaskan posisi Partai Golkar yang selalu mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan. “Partai Golkar itu gennya pemerintah, jadi tidak pernah ada di kamusnya Golkar menentang pemerintah atau oposisi. Kalau ada kritik tentu untuk perbaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk mendanai 103 sekolah swasta yang digratiskan. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan, khususnya di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.

“Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp253.625.139.600,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, saat dikonfirmasi, Senin (20/4).

Ia menjelaskan bahwa sekolah swasta dipilih melalui sejumlah kriteria ketat agar program berjalan tepat sasaran. “Diprioritaskan untuk satuan pendidikan swasta di kelurahan yang tidak memiliki sekolah yang diselenggarakan Pemprov DKI,” lanjutnya.