KPAI Desak Evaluasi Total Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Usai Kontroversi Penilaian Juri

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak penyelenggara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 untuk melakukan evaluasi menyeluruh setelah keputusan dewan juri memicu kontroversi luas di media sosial. Ketua KPAI, Aris Adi Leksono, secara khusus menyoroti perlunya transparansi dalam mekanisme penilaian dan validasi jawaban guna menjaga kredibilitas kompetisi serta melindungi kepentingan peserta yang masih berada dalam usia anak.

"KPAI mendorong agar penyelenggara dan dewan juri melakukan evaluasi terbuka dan objektif terhadap seluruh proses perlombaan, termasuk mekanisme penilaian dan validasi jawaban," ujar Aris dalam keterangan resminya pada Selasa, 12 Mei 2026. Ia menambahkan bahwa perbaikan sistem pengaduan dan keberatan yang jelas menjadi langkah krusial ke depan. Jika ditemukan kekeliruan, klarifikasi dan pemulihan yang adil harus segera dilakukan demi menjaga kepercayaan publik serta kesehatan psikologis para peserta.

Menurut Aris, insiden ini harus menjadi momentum bagi penyelenggara untuk menjalankan prinsip hak anak atas perlakuan yang adil dan non-diskriminatif. Semua peserta, tegasnya, berhak memperoleh kesempatan, penilaian, dan perlakuan yang setara tanpa keberpihakan. Ia menekankan bahwa kompetisi pendidikan tidak boleh berubah menjadi ajang yang mempermalukan atau menjatuhkan mental anak.

"Penyelenggara dan dewan juri memiliki tanggung jawab moral dan pedagogis untuk memastikan proses penilaian berlangsung objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya. Aris menambahkan, setiap kegiatan pendidikan dan kompetisi yang melibatkan anak wajib menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak-anak yang mengikuti lomba, lanjutnya, hadir untuk mendapatkan pengalaman belajar, pengembangan karakter, sportivitas, dan ruang aktualisasi diri.

Ketika terdapat dugaan kesalahan penilaian atau perlakuan yang dianggap tidak adil, hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius. "Tekanan psikologis, rasa malu, kekecewaan mendalam, bahkan hilangnya kepercayaan anak," ucap Aris menggambarkan risiko yang mengintai. Ia juga mengingatkan agar polemik yang berkembang di ruang publik dikelola dengan bijak, sehingga tidak memicu perundungan digital, eksploitasi emosi peserta, maupun serangan personal terhadap anak-anak yang terlibat.

"Seluruh pihak, termasuk masyarakat dan pengguna media sosial, tetap menjaga etika dalam menyampaikan kritik dan tidak menyerang atau mengekspos identitas anak secara berlebihan," katanya.

Kontroversi ini bermula dari Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sorotan tajam netizen tertuju pada salah seorang juri yang dinilai tidak konsisten. Dalam babak final yang mempertemukan regu dari Provinsi Kalimantan Barat, juri tersebut tidak mengakui kebenaran jawaban dari satu regu, namun kemudian membenarkan jawaban serupa ketika disampaikan oleh regu lain. Meskipun sempat muncul protes dari peserta dan guru pendamping, dewan juri tetap pada pendiriannya.

Menanggapi kejadian tersebut, MPR telah menyampaikan permohonan maaf. Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan secara keseluruhan.