Kepala Desa dan Lurah di Takalar Keluhkan Jalan Rusak dan Jembatan Gantung ke Anggota DPR

Sejumlah kepala desa dan lurah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, mendatangi anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady di kediamannya di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Pertemuan itu menjadi ajang penyampaian keluhan warga terkait infrastruktur desa yang memprihatinkan, mulai dari jalan rusak hingga kebutuhan mendesak akan jembatan gantung.

Rombongan yang hadir berasal dari tiga kecamatan, yakni Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Timur, dan Polongbangkeng Selatan. Mereka datang dalam waktu berbeda, namun menyuarakan persoalan yang hampir seragam: kondisi jalan desa yang rusak berat akibat faktor usia dan tingginya intensitas kendaraan pengangkut hasil pertanian.

“Kalau hujan turun, jalan berlumpur dan licin. Warga kesulitan membawa hasil panen keluar desa. Bahkan ada beberapa titik yang nyaris tidak bisa dilalui,” ujar salah seorang kepala desa dalam pertemuan tersebut.

Kerusakan jalan itu berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga. Distribusi hasil pertanian menjadi terhambat, biaya transportasi melonjak, dan mobilitas masyarakat terganggu, terutama saat musim hujan tiba. Di sisi lain, kebutuhan akan jembatan gantung juga menjadi perhatian serius. Di sejumlah wilayah, masyarakat masih mengandalkan akses seadanya untuk menyeberangi sungai. Ketika debit air meningkat, warga terpaksa menempuh jarak lebih jauh demi menjangkau fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, maupun pasar tradisional.

Para kepala desa juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap pengurangan dana desa yang mencapai sekitar 64 persen pada tahun ini. Dengan anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp200 juta, banyak program pembangunan terpaksa ditunda. “Banyak program tertunda karena kemampuan anggaran desa sangat terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat,” ujar kepala desa lainnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Hamka B Kady menyatakan memahami kondisi yang dihadapi masyarakat Takalar. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi terkait pembangunan jalan dan jembatan. “Semua usulan harus direncanakan dengan baik dan dimasukkan dalam daftar kebutuhan daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Takalar. Jika administrasi dan perencanaannya lengkap, tentu akan lebih mudah diperjuangkan melalui jalur aspirasi,” ujar Hamka.

Ia pun mendorong pemerintah desa untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar kebutuhan prioritas dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan begitu, persoalan infrastruktur yang selama ini menghambat roda ekonomi desa bisa segera mendapatkan solusi.