Harga LPG Nonsubsidi di Jakarta Naik Hingga 18%, Pemprov Pastikan Stok Aman

Harga LPG nonsubsidi melonjak cukup signifikan, tembus hingga 18 persen lebih. Kabar ini tentu bikin banyak warga Jakarta waswas. Namun, pemerintah provinsi DKI buru-buru menenangkan. Mereka memastikan stok masih aman dan mengimbau masyarakat agar tidak panik membeli secara berlebihan.

Menurut Elisabeth Ratu Rante Allo, Kepala Dinas PPKUKM DKI, kenaikan ini menimpa tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Penyebabnya, ya itu, mengikuti gejolak harga energi di pasar global yang lagi tak menentu. Tapi dia meyakinkan, soal distribusi di seluruh Jakarta masih berjalan seperti biasa, tidak ada gangguan.

"LPG 12 kg naik sekitar Rp36.000, dari Rp192.000 jadi Rp228.000 per tabung. Kenaikannya sekitar 18,75 persen. Sementara untuk ukuran 5,5 kg, naik Rp17.000, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000," jelas Ratu, Rabu (22/4/2026).

Ratu membeberkan beberapa faktor di balik penyesuaian harga ini. Selain kenaikan harga kontrak LPG dunia atau CP Aramco, ada juga pengaruh dari Indonesian Crude Price (ICP) yang ikut merangkak naik. Belum lagi kondisi geopolitik di Timur Tengah yang bikin jalur logistik energi global makin ruwet.

Nah, soal stok di Ibu Kota, Pemprov DKI ngaku sudah berkoordinasi intens dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas. Tujuannya satu: menjaga distribusi agar tetap lancar.

"Dari pantauan kami di lapangan, stok untuk ukuran 5,5 kg dan 12 kg masih stabil, baik di agen maupun pangkalan. Pengiriman ke depo dan penyalur di lima kota administrasi serta Kepulauan Seribu juga normal. Jadi sekali lagi, kami minta masyarakat tidak perlu panic buying," tegasnya.

Di sisi lain, Pemprov juga waspada. Mereka mengantisipasi kemungkinan peralihan pemakai LPG 12 kg ke tabung subsidi 3 kg, mengingat selisih harganya sekarang makin lebar. Karena itu, pengawasan dan edukasi akan diperketat. Tujuannya biar subsidi itu benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

"Kami bersama Pertamina dan pihak terkait akan memantau penggunaan LPG di sektor non-UMKM, seperti restoran atau kafe. Kami juga mengimbau para ASN dan masyarakat yang mampu untuk tetap memakai LPG nonsubsidi," ungkap Ratu.

Pemantauan rutin akan dilakukan sampai ke tingkat agen dan pangkalan. Ini penting untuk memastikan kuota LPG 3 kg tersedia sesuai peruntukannya dan harganya tidak melambung. Soal aturan beli, Ratu menegaskan mekanisme penggunaan KTP masih berlaku seperti biasa.

"Aturannya tetap. Pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi wajib pakai KTP yang sudah terdaftar di sistem MAP Pertamina. Setiap transaksi akan dicatat, ini bagian dari pengendalian agar subsidi tepat sasaran," imbuhnya.

Lantas, bagaimana dampaknya terhadap inflasi? Pemprov DKI menilai pengaruh kenaikan LPG nonsubsidi ini relatif terbatas. Alasannya sederhana: harga LPG subsidi 3 kg tidak berubah.

"Selama LPG subsidi 3 kg tetap ada dan harganya terjangkau, kebutuhan dasar masyarakat bisa lebih terjaga. Kami akan terus pantau perkembangan ini lewat Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID," tutupnya.