Hasyim menyampaikan, pesawat memang disewa KPU untuk memonitor logistik Pemilu 2024 di berbagai daerah.
"Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh, dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?" ujar Hasyim saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (15/5/2024) malam.
"Memang untuk memastikan surat suara, terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu," kata dia.
Menurut Hasyim, KPU cuma memiliki waktu selama 75 hari untuk pengadaan logistik di Pemilu 2024.
Dia mempertanyakan siapa yang akan disalahkan jika pengadaan logistik gagal.
"Tahu enggak teman-teman pengadaan logistik cuma 75 hari siapa yang enggak spot jantung? Kalau gagal siapa yang dituduh gagal?" ucap Hasyim.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Riswan Tony menyindir gaya hidup para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlagak seperti tokoh fiksi penakluk wanita Don Juan karena 'kaget' mendapat anggaran triliunan rupiah.
Artikel Terkait
Darurat Bullying di Indonesia: Puan Maharani Soroti Kasus Tragis Siswa SMP Tangerang
FlyDubai Pesan 150 Pesawat Airbus A321: Nilai Miliaran Dolar & Ekspansi Besar
BTN Fokus ke KPR Subsidi, Tidak Terlibat Pembiayaan Kopdes Merah Putih
Pohon Tumbang di Bogor Tutup Jalan, Ini Penanganan BPBD | Info Bencana 2025