Swasembada Gula 2028 Terhambat Produktivitas Rendah dan Pabrik Tua

Target swasembada gula konsumsi pada 2028 masih terlihat jauh. Kenyataannya, jalan menuju ke sana dipenuhi rintangan yang kompleks, mulai dari kebun tebu hingga mesin pabrik yang sudah uzur.

Produktivitas kita saat ini memang memprihatinkan. Rata-rata produksi gula nasional hanya berkisar 4,74 ton per hektare, angka yang jauh dari ideal. Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, membeberkan sederet masalah. Kebun tebu banyak yang sudah tua, bibit unggul sulit didapat, dan cara bertani petani belum maksimal. Belum lagi soal infrastruktur irigasi yang minim dan akses permodalan yang seret.

Persoalan di hulu ini berimbas langsung ke hilir. Banyak pabrik gula (PG) milik negara kondisinya sudah lapuk, dengan rendemen yang rendah. Program revitalisasi dengan suntikan modal negara memang terus digencarkan. Namun begitu, upaya itu terasa percuma jika pasokan tebu dari kebun tidak juga membaik kualitasnya. Dua masalah ini seperti lingkaran setan.

Ghimoyo, Dirut ID Food, tak menampik persoalan ini. Ia mengakui kualitas gula produksi BUMN masih belum optimal, dan usia pabrik yang tua menjadi penyebab utamanya.

Pendapat serupa datang dari kalangan akademisi. Yuvensius Sri Susilo dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta menilai kualitas gula BUMN masih kalah jika dibandingkan dengan produk pabrik swasta.

“Saya sependapat dengan hal tersebut. Hal tersebut terjadi karena faktor pabrik gula mesinnya sudah tua, sehingga kualitas produk gula tidak optimal juga berwarna putih kusam atau kuning. Di sisi lain, gula pabrik swasta warna lebih putih,”

ujar Sri Susilo, Sabtu lalu.

Menurutnya, jalan keluarnya harus komprehensif. Modernisasi mesin pabrik, penguatan budidaya tebu di tingkat petani, dan tak kalah penting, restrukturisasi manajemen.

“Hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi yang dapat mendorong Swasembada Gula,”

tuturnya.

Sementara itu, Purwono MS, pengamat dari IPB, punya sudut pandang lain. Ia menyoroti sistem bagi hasil di Sugar Co yang membuat biaya olah membengkak. Petani mendapat porsi 70 persen dari gula hasil gilingan, sehingga margin pabrik menjadi tipis.

“Untuk swasembada Gula Kristal Putih relatif lebih pasti karena areal pertanaman dan pabrik gulanya sudah ada. Tapi untuk swasembada Gula Kristal Rafinasi belum ada roadmap yang jelas. Rencana pembangunan pabrik gula dan kebun belum ada yang jadi,”

jelas Purwono.

Di sisi lain, ada kebijakan baru yang juga bermasalah. Aturan yang mewajibkan pabrik gula rafinasi menanam tebu sendiri ternyata sulit diwujudkan. Wakil Menteri Perdagangan Faisol Riza menyebut setidaknya ada tiga hambatan besar: produksi, lahan, dan logistik.

Masalahnya, pabrik rafinasi yang ada saat ini didesain untuk mengolah gula mentah impor, bukan tebu segar. Mengubahnya butuh investasi raksasa untuk membangun fasilitas pengolahan tebu yang sama sekali baru.

“Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu membutuhkan investasi baru, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan tebu serta penyesuaian lini produksi yang selama ini tidak dipersiapkan untuk operasi berbasis tebu,”

kata Faisol.

Kendala kedua adalah lahan. Banyak pabrik rafinasi berdiri di kawasan industri dekat pelabuhan, seperti Banten, yang lahannya terbatas. Lalu, faktor logistik. Tebu adalah komoditas yang mudah rusak; jarak antara kebun dan pabrik yang jauh bisa menurunkan rendemen dengan cepat.

“Dari aspek logistik, tebu harus segera digiling untuk menjaga rendemen tetap optimal,”

tegasnya.

Di tengah segudang tantangan ini, pemerintah tetap punya target ambisius. Produksi gula konsumsi ditargetkan mencapai 3 juta ton pada 2026. Caranya? Melalui konsolidasi industri oleh holding ID Food bersama PT Sinergi Gula Nusantara yang mengintegrasikan 36 pabrik gula.

Program lain yang digenjot adalah peremajaan kebun tebu dan pembukaan lahan baru seluas 200 ribu hektare pada 2025-2026. Semua ini punya payung hukum Perpres Nomor 40 Tahun 2023. Untuk melindungi petani dan konsumen, pemerintah juga menetapkan harga acuan: Rp14.500 per kilo di tingkat produsen dan Rp17.500 di tingkat konsumen.

Targetnya jelas, peta jalannya ada. Tapi, apakah semua upaya ini cukup untuk mengatasi tantangan struktural yang sudah mengakar puluhan tahun? Waktu yang akan menjawab.