BPS Ungkap Kuota PBI BPJS Tak Mampu Cover 140 Juta Warga Berhak

Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya angkat bicara soal banyaknya warga yang tiba-tiba dicoret dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Inti persoalannya sederhana, tapi dampaknya luas: kuota bantuan yang tersedia jauh lebih kecil dibanding jumlah orang yang sebenarnya berhak mendapatkannya.

Sonny Harry Budiutomo, Wakil Kepala BPS, membeberkan angka-angkanya dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu lalu. Menurut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terbaru, ada sekitar 140,9 juta jiwa dari desil 1 hingga 5 yang layak masuk PBI. Sayangnya, kuota program saat ini cuma mampu menjangkau 96,8 juta orang.

“Artinya, lebih banyak orang yang harusnya di-cover dibanding kuotanya,”

ungkap Sonny di Kompleks Parlemen, Jakarta. Kesenjangannya terlihat jelas, bukan? Ini menunjukkan ketimpangan yang cukup serius antara kebutuhan riil di lapangan dan kemampuan anggaran pemerintah.

Di sisi lain, BPS sendiri terus berupaya memutakhirkan datanya. Hingga April 2026, cakupan DTSEN sudah mencapai 289,3 juta individu. Yang menarik, angka pemutakhirannya melonjak jadi 17,51 persen naik signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 9-10 persen. Peningkatan ini jelas sebuah terobosan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Namun begitu, realitanya tak semudah itu. Kondisi sosial ekonomi masyarakat kita sangat dinamis. Status kesejahteraan seseorang bisa berubah drastis dalam waktu singkat, apalagi bagi mereka yang hidup di tepian. Itulah mengapa proses verifikasi lewat pengecekan lapangan terus digenjot. Tahap pertama sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap lebih dari 106 ribu individu, dan tahap berikutnya menargetkan jutaan data lagi.

Ada satu hal penting yang kerap luput dari perbincangan. Ternyata, tidak semua orang dalam desil termiskin itu sepenuhnya bergantung pada bantuan negara. Beberapa di antaranya sudah punya alternatif sendiri.

“Memang, walaupun berada di desil 1 sampai 5, sebagian individu itu sudah ada yang membayar iuran secara mandiri. Ada juga PNS golongan 1, golongan 2 yang juga sudah di-cover dan seterusnya,”

tambah Sonny menerangkan. Poin ini seringkali terlupakan di tengah hiruk-pikuk kritik.

Jadi, persoalannya kompleks. Bukan sekadar soal data yang salah, tapi juga tentang kuota yang terbatas dan realitas masyarakat yang terus berubah. Pemerintah memang berusaha mengejar ketertinggalan data, tapi di lapangan, banyak warga yang sudah merasakan dampak penghentian bantuan itu secara langsung.