Pemerintah DKI Jakarta akhirnya ambil tindakan tegas soal ikan sapu-sapu. Setelah rapat terbatas membahas masalah ini, mereka akan menggelar aksi pembersihan serentak di lima wilayah kota. Waktunya? Jumat pagi nanti, tanggal 17 April 2026.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan alasan mendesaknya aksi ini. "Ikan ini memang harus dibersihkan, dikurangi populasinya. Soalnya, dia sudah merusak," tegas Pramono di Balai Kota, Rabu lalu.
Alasan pertama tentu soal kesehatan. Pramono membeberkan fakta yang cukup mengkhawatirkan: ikan sapu-sapu mengandung kadar timbal yang melampaui ambang batas aman, yaitu 0,3 miligram.
"Ada timbalnya, ada macam-macamnya. Kalau dikonsumsi manusia, jelas berbahaya," katanya.
Tapi bahayanya nggak cuma buat yang mau makan. Lingkungan juga jadi korban. Ikan yang bandel ini suka bikin lubang di tanggul dan tebing sungai buat sembunyi. Lama-lama, struktur bantaran sungai bisa rusak karena ulahnya.
Belum cukup sampai di situ. Keberadaan sapu-sapu ibarat bencana bagi ikan-ikan lokal. Mereka itu predator yang rakus. Ikan lain, bahkan sampai telur-telurnya, dilahap habis. Ekosistem perairan Jakarta pun jadi kacau balau.
"Di mana ada ikan ini, ikan lokal kita habis dimakan, telurnya juga. Yang bikin makin susah, mereka bisa hidup di air dengan kondisi seburuk apa pun," ujar Pramono menggambarkan ketahanan spesies ini.
Menariknya, masalah ini ternyata bukan cuma di Jakarta. Ikan yang berasal dari Amerika Selatan ini juga jadi momok di tanah asalnya. Pramono menyebut, di sana pun upaya untuk mengendalikan populasinya sedang gencar dilakukan.
Nah, oleh karena itulah aksi Jumat nanti dianggap penting. Tapi Pramono menekankan, kegiatan ini nggak cuma sekadar mengangkut ikan-ikan pengganggu itu.
"Kita juga akan mengangkut sedimen dan memperbaiki saluran air. Jadi manfaatnya lebih luas," jelasnya.
Jadi, aksi serentak besok punya dua tujuan sekaligus: membereskan hama perairan dan sedikit merawat infrastruktur sungai ibukota. Mari kita lihat hasilnya nanti.
Artikel Terkait
Indonesia Resmi Peroleh 127,3 Hektar di Pulau Sebatik dari Malaysia
Pos Indonesia Siap Jadi Penggerak Utama Konsolidasi BUMN Logistik
Pemerintah Pastikan Harga Kedelai Masih Sesuai Acuan, Ancaman Sanksi untuk Importir Bandel
Menteri Haji Ingatkan Risiko Diblacklist bagi Calon Jemaah Tanpa Visa Resmi