Menteri Haji Tegaskan Negosiasi Tarif Penerbangan 2026, Batasi Kenaikan Rp1,7 Triliun

Di Gedung Nusantara II, Senayan, suasana terlihat cukup ramai. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, atau yang biasa disapa Gus Irfan, baru saja menjawab pertanyaan wartawan. Topiknya panas: soal tenggat pembayaran dan rencana kenaikan harga komponen penerbangan haji untuk tahun 2026.

“Tidak, tidak mesti harus dibayar sekarang,” tegas Gus Irfan, menepis kekhawatiran. “Tentu ada beberapa tahapan.”

Intinya, pemerintah tak akan serta-merta mengeluarkan dana. Masih ada ruang untuk bernapas. Di sisi lain, Kemenhaj sendiri sedang sibuk melakukan pembahasan intensif dengan maskapai. Tujuannya jelas, yaitu menyesuaikan harga dengan kondisi riil di lapangan, terutama imbas dari melonjaknya harga avtur yang jadi isu global.

“Kita juga masih bernegosiasi dengan pesawat Garuda maupun Saudia (Airlines) tentang angka riil yang harus kita sesuaikan itu,” tuturnya lagi.

Nah, poin pentingnya di sini. Gus Irfan memastikan satu hal: biaya akhir nanti tidak akan lebih tinggi dari usulan awal maskapai. Jadi, meski negosiasi masih berjalan, ada batasan yang ditegaskan. Menurut perhitungan Kemenhaj, usulan kenaikan dari Garuda Indonesia dan Saudi Airlines itu berkisar di angka Rp1,7 triliun. Cukup besar.

“Nambah (dari Rp1,7 triliun) jelas enggak, nambah tidak,” ucapnya dengan lugas. “Tapi kita berupaya bernegosiasi tentang angka riil yang harus kita sesuaikan itu.”

Jadi, langkah selanjutnya adalah negosiasi ulang. Pemerintah berusaha menekan angka agar tidak membebani jemaah. Semuanya masih dalam proses, dan hasil akhirnya tentu sangat dinantikan.