Kemenhajumrah Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,77 Triliun untuk Biaya Avtur Haji 2026

Jakarta – Lonjakan harga avtur global ternyata berdampak langsung pada anggaran haji Indonesia untuk 2026. Tak tanggung-tanggung, selisihnya mencapai triliunan rupiah. Menghadapi situasi ini, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, atau yang biasa disapa Gus Irfan, mengambil langkah cepat.

Dia secara resmi mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp1,77 triliun ke Komisi VIII DPR RI. Pengajuan itu disampaikan dalam rapat kerja di Senayan, Selasa (14/4/2026) lalu.

“Secara agregat, total biaya melonjak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun,” jelas Gus Irfan di hadapan para anggota dewan.

Angka itu bukan main-main. Fluktuasi harga energi dunia disebut-sebut sebagai biang keroknya, membuat proyeksi awal untuk biaya transportasi udara jemaah meleset jauh.

Namun begitu, ada kabar baik di tengah kekhawatiran ini. Pemerintah memastikan kenaikan drastis ini sama sekali tidak akan membebani calon jemaah. Gus Irfan menegaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: biaya haji untuk masyarakat harus stabil.

“Alhamdulillah, Presiden telah menegaskan pelonjakan biaya ini jangan dibebankan kepada jemaah,” tuturnya.

Pernyataan itu tentu melegakan. Bayangkan saja, ribuan keluarga yang sudah mempersiapkan diri bisa bernapas lega karena tidak akan ada biaya tambahan atau "top-up" yang mendadak.

Lalu, dari mana dana Rp1,77 triliun itu akan ditutup? Di sinilah pemerintah bermain cermat. Kemenhajumrah tak mau gegabah. Mereka sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mengkaji sumber pembiayaan yang sah dan tepat.

Skema yang paling mungkin adalah menggunakan dana APBN. Tujuannya, agar operasional penerbangan haji tetap lancar tanpa mengorbankan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

Gus Irfan berharap DPR bisa segera menyetujui pengajuan ini. Payung hukum yang kuat sangat dibutuhkan agar semua proses berjalan mulus.

“Kami berharap pada kesempatan rapat kerja ini dapat disetujui dan diputuskan mengenai besaran dan sumber pembiayaannya,” pungkasnya.

Jadi, meski angka di atas kertas membengkak, niat untuk memberangkatkan jemaah dengan aman dan tanpa beban tambahan tetap jadi prioritas utama. Sekarang, tinggal menunggu respons dari parlemen.