Menteri Haji Hentikan Sementara Pembahasan Wacana War Tiket

JAKARTA Pembahasan soal sistem "war tiket" haji tiba-tiba dihentikan sementara. Keputusan itu datang langsung dari Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, atau yang biasa disapa Gus Irfan. Alasan utamanya jelas: pemerintah ingin fokus total pada persiapan haji tahun 2026 yang sudah di depan mata.

Menariknya, Gus Irfan justru mengakui dialah orang pertama yang melontarkan ide kontroversial itu di internal kementeriannya. Pengakuan itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (14/4/2026).

"Kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini," ujar Gus Irfan.

Dia menyadari wacananya itu malah bikin gaduh. Dianggap terlalu prematur, katanya. Makanya, dia memilih untuk menutup pembicaraan soal itu untuk sementara. "Ya akan kita tutup dulu sampai hari ini," tegasnya, "sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata."

Di sisi lain, langkah Gus Irfan ini seolah menjawab kritik yang sudah lebih dulu dilontarkan anggota dewan. Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDIP sebelumnya sudah menyatakan keberatannya. Menurut politikus Komisi VIII itu, momen membahas war tiket sama sekali tidak tepat.

"Momen hari ini adalah momen yang tidak tepat untuk mengeluarkan statement war tiket. Dan kami berharap bahwa Kementerian Haji bisa meredam upaya untuk mengeluarkan statement war tiket," kata Selly di lokasi yang sama.

Prinsipnya, Selly sih apresiasi inovasi. Tapi dia ingatkan, tambahan kuota haji yang jadi dasar wacana itu masih jauh dari harapan. Dia juga menegaskan, antrean panjang calon jemaah itu bukanlah kesalahan Kemenhaj sekarang. Masalah ini warisan lama, sudah ada sejak zaman pengelolaan masih di Kementerian Agama.

"Masa tunggu ini memang sudah berlangsung sejak dari zaman Kementerian Agama terlebih dahulu. Di mana saat itu diberlakukannya kebijakan dengan pola antrean dan orang-orang bisa melakukan pinjaman dari perbankan. Maka mau tidak mau, hal ini yang membuat masa tunggunya menjadi lebih lama," jelasnya.

Karena itulah, Selly mendesak Kemenhaj untuk berhenti dulu menggaungkan wacana itu. Fokusnya harus satu: penyelenggaraan haji 2026.

"Justru yang harus menjadi fokus Kementerian Haji, bagaimana penyelenggaraan tahun 2026 atau 1447 Hijriah ini bisa berjalan dengan lebih baik," pungkas Selly.

Nah, dengan keputusan menghentikan sementara pembahasan itu, Gus Irfan sepertinya mendengarkan aspirasi dari parlemen. Sekarang, bola ada di pihaknya untuk membuktikan fokus itu benar-benar terwujud dalam pelaksanaan haji tahun depan.