Pengamat Kritik Rencana WFH Rutin Pemerintah: Bukan Solusi Utama Penghematan Energi

Gagasan pemerintah untuk menerapkan Work From Home (WFH) rutin usai Lebaran 2026 dengan tujuan menghemat BBM ternyata tak luput dari sorotan. Bukan tanpa alasan. Sejumlah pengamat justru melihatnya sebagai langkah yang terlalu sederhana untuk mengatasi persoalan energi yang jauh lebih rumit.

Gambar: Ilustrasi orang bekerja dari rumah. (Foto: Inews Media Group)

“WFH satu hari per pekan bisa membantu, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai kebijakan penghematan energi nasional,” tegas Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta.

Menurutnya, kebijakan itu cuma menyentuh satu sisi kecil masalah: perjalanan komuter pekerja kantoran. Padahal, borosnya pemakaian energi di negeri ini punya akar yang lebih dalam dan bersifat struktural. Analisisnya itu dikutip Selasa (24/3/2026).

Di sisi lain, ada risiko nyata jika pemerintah menganggap WFH sebagai solusi instan. Achmad membuat perumpamaan yang gamblang: ini ibarat menaruh ember di bawah atap bocor. Air memang tertampung, tapi lubangnya sendiri tak kunjung ditambal.

Belum lagi soal perpindahan konsumsi energi. Penghematan dari sektor transportasi bisa-bisa hanya berpindah ke sektor rumah tangga. Bayangkan saja, pemakaian listrik dan internet yang melonjak saat semua orang mengerjakan tugas dari rumah.

“WFH seharusnya dipandang sebagai langkah pendukung, bukan pusat kebijakan,” jelas Achmad.

Ia khawatir, jika ditempatkan sebagai solusi utama, kebijakan ini malah jadi pengganti yang nyaman untuk reformasi penting lain yang lebih sulit tapi justru lebih mendasar.

Lalu, kuncinya di mana? Menurut Achmad, jawabannya ada pada transportasi massal yang terintegrasi dan mudah diakses. Tanpa itu, masyarakat akan tetap bergantung pada kendaraan pribadi di empat hari kerja lainnya. WFH sehari jadi seperti setetes air di tengah gurun.

Tak hanya itu, negara juga dituntut memberi teladan. Bagaimana mungkin pesan penghematan punya wibawa moral jika aparatur negara dan pegawai BUMN masih datang ke kantor dengan kendaraan pribadi secara massal?

“Penghematan energi harus dibangun sebagai perubahan cara bergerak, bukan sekadar perubahan lokasi bekerja,” pungkasnya.

Jadi, meski terlihat praktis di atas kertas, rencana WFH reguler ini jelas butuh pendekatan yang lebih komprehensif. Tanpa perbaikan sistem transportasi dan komitmen nyata dari pemerintah sendiri, dampaknya mungkin hanya akan terasa sesaat.