CSIS Soroti Dampak Terbatas Perjanjian Dagang Indonesia-AS, Hanya 2% Ekspor Terfasilitasi

Pemerintah menyebutnya sebuah terobosan. Tapi, menurut analisis Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dampak nyata dari kesepakatan tarif timbal balik dengan Amerika Serikat itu tak sebesar yang dibayangkan. Riandy Laksono, peneliti ekonomi di CSIS, membeberkan angka-angka yang menurutnya perlu dicermati lebih dalam.

Intinya, pengaruhnya terhadap total perdagangan kita sangat terbatas. Bagaimana tidak? Fasilitas tarif nol persen dari AS hanya mencakup sekitar 24% dari total ekspor Indonesia ke sana. Nah, di sini poin krusialnya: ekspor ke Negeri Paman Sam itu sendiri porsinya cuma sekitar 10% dari total ekspor nasional kita. Kalau dihitung-hitung, jadinya cuma sekitar 2% dari total perdagangan kita yang benar-benar mendapat manfaat akses pasar baru ini.

"Jadi, dari seluruh ekspor kita ke Amerika itu cuma 24 persen yang ter-cover yang dapat tambahan 0 persen. Bear in mind, ekspor kita ke Amerika itu cuma 10 persen. Jadi, total akses pasar yang kita amankan dari total trade kita cuma 2 persen,"

Ujar Riandy dalam sebuah diskusi di Jakarta akhir pekan lalu. Klaimnya ini tentu menohok optimisme resmi.

Memang, dalam perjanjian yang disebut Agreement on Reciprocal Tariff (ART) itu, ada 1.819 produk Indonesia yang dibebaskan dari bea masuk AS. Daftarnya lumayan beragam, mulai dari komoditas andalan seperti minyak sawit dan karet, sampai barang bernilai tambah tinggi semacam suku cadang pesawat dan semikonduktor. Untuk sektor tekstil, fasilitas diberikan lewat skema kuota tertentu atau TRQ.

Namun begitu, angka 1.819 produk itu di mata CSIS masih terbilang rendah. Perbandingannya dengan perjanjian dagang internasional lain cukup mencengangkan. Biasanya, perjanjian semacam bisa mengamankan akses untuk 90 hingga 99 persen perdagangan sebuah negara. Riandy bahkan punya kecurigaan lain: apakah daftar produk sebanyak itu benar-benar murni hasil negosiasi alot sejak April tahun lalu, atau ada faktor lain yang bermain?

Di sisi lain, pemerintah punya alasan kuat. Kesepakatan ini digadang-gadang bisa melindungi sekitar 4 juta pekerja di sektor tekstil dan turunannya. Tapi CSIS mengingatkan, fasilitas ini bukan cuma-cuma. Harganya adalah komitmen reformasi tata kelola perdagangan yang cukup signifikan dari pihak Indonesia.

Sebagai bentuk timbal balik, Indonesia juga membuka keran impor. Produk seperti gandum dan kedelai asal AS kini masuk dengan tarif nol persen. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok seperti mi, tahu, dan tempe di dalam negeri. Tujuannya mulia: agar tetap terjangkau buat masyarakat.

Tapi lagi-lagi, timbangannya dipertanyakan. Capaian akses pasar yang cuma 2 persen itu, menurut Riandy, terasa tak sebanding dengan komitmen reformasi yang harus kita jalankan untuk produk-produk Amerika. Pertanyaan besarnya menganga: apakah perjanjian ini benar-benar jadi 'karpet merah' bagi ekspor kita, atau justru membuka tantangan baru bagi neraca perdagangan Indonesia ke depannya? Hanya waktu yang bisa menjawab.