Anggota DPR Kritik LPDP: Beasiswa Negara Dinilai Lebih Mudah Diakses Kalangan Mampu

MURIANETWORK.COM - Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, M. Sarmuji, menanggapi polemik penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang viral karena mengunggah kebahagiaan anaknya menjadi warga negara Inggris. Sorotan ini memicu perdebatan publik mengenai akses dan keadilan dalam program beasiswa negara yang dananya berasal dari masyarakat. Sarmuji lantas mengkritisi kecenderungan program tersebut yang dinilai lebih mudah diakses oleh kalangan ekonomi mampu, sementara masyarakat kurang mampu menghadapi hambatan struktural yang berat.

Peringatan Awal di Komisi DPR

Politikus Golkar itu mengaku telah mengingatkan pemerintah mengenai potensi masalah ini sejak lama. Dalam sebuah rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada awal 2022, Sarmuji menyampaikan kekhawatirannya bahwa tanpa kebijakan afirmatif yang jelas, program LPDP berisiko hanya dinikmati oleh lingkaran tertentu.

“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja (Komisi XI DPR) dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” tuturnya, Minggu (22/2/2026).

Hambatan Bahasa dan Akses yang Tidak Setara

Sarmuji menjelaskan, syarat administrasi seperti nilai TOEFL yang tinggi sering kali menjadi penghalang besar. Kriteria semacam itu, menurutnya, secara tidak langsung telah melakukan seleksi berdasarkan latar belakang ekonomi, karena hanya mereka yang memiliki akses ke pendidikan dan kursus berkualitas yang mampu memenuhinya.

“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa potensi akademik calon penerima beasiswa seharusnya menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar kemampuan bahasa yang bisa ditingkatkan dengan bantuan negara. Tanpa intervensi yang tepat, program beasiswa justru akan mengukuhkan ketimpangan yang sudah ada.

Perbedaan Nasib dan Kesempatan

Perbandingan kondisi sosial-ekonomi menjadi sorotan tajam dalam pandangannya. Sarmuji menggambarkan jurang kesempatan antara anak dari keluarga mampu yang bisa fokus belajar, dengan anak dari keluarga kurang mampu yang harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sembari mengejar pendidikan.

“Orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Orang kaya yang bisa mengursuskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin tidak bisa. Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol, tidak bisa. Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya, sambil jualan pentol, bahkan nggak sempat dia belajar secara intensif,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa bagi kelompok mampu, LPDP hanyalah salah satu dari banyak pilihan. Sementara bagi yang kurang beruntung, beasiswa ini bisa menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah masa depan.

Panggilan untuk Afirmasi Tanpa Turunkan Standar

Di akhir pernyataannya, Sarmuji menekankan bahwa solusinya bukan dengan menurunkan standar akademik. Justru, yang diperlukan adalah keberanian negara untuk hadir dengan program persiapan dan afirmasi yang membuka akses bagi kelompok yang secara struktural tertinggal.

“Ini bukan soal menurunkan standar. Standar akademik harus tetap tinggi. Tapi negara harus memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu karena keterbatasan struktural,” pungkas dia.