Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Komandan Pasukan Perdamaian Multinasional di Gaza

MURIANETWORK.COM - Indonesia telah ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan perdamaian multinasional, International Stabilization Force (ISF), di Gaza. Penunjukan ini dinilai para pengamat membawa arti strategis yang signifikan, tidak hanya untuk prestise diplomatik tetapi juga untuk memastikan proses stabilisasi di wilayah tersebut berjalan sesuai mandat kemanusiaan dan menghormati kedaulatan rakyat Palestina.

Mengamankan Mandat dari Pengaruh Eksternal

Dalam posisi barunya, Indonesia diyakini memiliki ruang pengaruh yang lebih besar di lapangan. Tugas utama adalah menjaga agar misi stabilisasi tetap fokus pada pemulihan kehidupan sipil di Gaza, bukan terjebak dalam kepentingan geopolitik negara-negara lain. Konsistensi panjang Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina menjadi modal politik yang kuat dalam menjalankan peran ini.

Khairul Fahmi, seorang pakar politik pertahanan dan keamanan, menekankan pentingnya peran ini untuk menjaga Gaza dari pengaruh asing. "Dalam hal ini, Indonesia ingin memastikan stabilisasi Gaza tetap dipimpin oleh rakyat Gaza, bukan oleh kepentingan eksternal yang bersaing," tuturnya dalam sebuah pernyataan tertulis.

Pengaruh Strategis di Lapangan

Lebih dari sekadar gelar, jabatan wakil komandan memberikan akses langsung ke dalam proses pengambilan keputusan operasional yang akan membentuk masa depan Gaza pasca-konflik. Posisi ini memungkinkan Indonesia untuk mengawal penerapan standar profesional dalam operasi dan memastikan prinsip hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina tidak tergeser.

Khairul Fahmi, yang juga merupakan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), melihat peluang taktis dari penempatan ini. "Langkah ini memberi ruang strategis bagi TNI untuk berada di jantung koordinasi operasi stabilisasi multinasional," jelasnya.

Tantangan dan Prinsip yang Harus Dipegang Teguh

Di balik peluang strategis, situasi di lapangan tetap kompleks dan sarat risiko. Keberadaan sisa-sisa elemen bersenjata serta kelompok yang menolak pelucutan senjata berpotensi memicu provokasi terhadap pasukan penjaga perdamaian. Kondisi keamanan yang masih rapuh ini memerlukan kewaspadaan tinggi.

Oleh karena itu, pakar mengingatkan agar kontingen Indonesia tetap berpegang teguh pada mandat nontempur. Fokus harus pada perlindungan warga sipil, pengawalan distribusi bantuan kemanusiaan, dan dukungan bagi proses rekonstruksi. Koordinasi yang erat dengan otoritas Palestina dianggap sebagai kunci legitimasi.

"Oleh karenanya, koordinasi dengan otoritas Palestina menjadi syarat tak terpisahkan dalam pengerahan ini," tegas Khairul. "Pendekatan itu memastikan bahwa kehadiran ISF tidak dibaca sebagai proyek negara-negara besar."

Dalam situasi yang dinamis, Indonesia juga diyakini memiliki opsi untuk menarik pasukannya jika operasi dinilai telah melenceng dari prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar pengirimannya. Kewaspadaan dan komitmen pada mandat asli akan menjadi penuntun utama dalam menjalankan tugas yang penuh tantangan ini.