Pemerintah Ultimatum 301 Blok Migas Mangkrak, Siap Cabut Izin

Jumat lalu, di acara Indonesia Economic Outlook 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pesan keras. Pemerintah bersiap mencabut izin ratusan wilayah kerja minyak dan gas yang mangkrak. Langkah ini, tegasnya, tak bisa ditawar lagi demi kedaulatan energi nasional, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Angkanya cukup mencengangkan. Ada 301 WK migas yang sudah dapat persetujuan rencana pengembangan atau POD, tapi mandek di situ. Tak ada realisasi investasi, apalagi produksi. Nah, kepada kontraktor-kontraktor pemegang blok itu, pemerintah sudah memberikan ultimatum.

"Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi dan belum jalan-jalan, sekarang kita kasih ultimatum. Kalau tidak (jalan) kita cabut (izinnya),"

ujar Bahlil di Wisma Danantara, Jakarta.

Latar belakang kebijakan tegas ini jelas: produksi minyak kita terus merosot. Puncaknya dulu di era 1996-1997, bisa nyampe 1,5-1,6 juta barel per hari. Sekarang? Jauh berkurang. Salah satu penyebab utamanya, sumur-sumur yang sudah tua. Bayangkan, dari sekitar 40 ribu sumur migas di Indonesia, cuma 18 ribu yang masih aktif. Sisanya menganggur, idle.

Di sisi lain, Bahlil melihat ada titik terang. Dia mencontohkan Blok Masela yang dikelola Inpex. Proyek gas raksasa itu baru menunjukkan perkembangan serius setelah pemerintah mendesak. Tekanan itu rupanya membuahkan hasil, dengan nilai investasi yang ditaksir mencapai USD18 miliar.

Namun begitu, ultimatum bukan satu-satunya senjata. Pemerintah punya beberapa strategi lain. Misalnya, menghidupkan kembali sumur-sumur tua dengan teknologi mutakhir dan kerja sama dengan mitra. Lalu, menawarkan blok yang tak digarap ke investor lain, baik dalam maupun luar negeri. Yang menarik, ada wacana melegalkan sumur rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 45 ribu unit agar bisa menyumbang produksi sekaligus menggerakkan ekonomi warga.

Semua percepatan ini krusial. Soalnya, ketergantungan kita pada impor energi masih sangat besar, terutama untuk BBM dan LPG. Meningkatkan produksi dalam negeri dianggap kunci untuk mengurangi beban impor dan membangun ketahanan energi jangka panjang.

Bagi Bahlil, ini lebih dari sekadar penertiban administratif. Ini soal strategi ekonomi nasional.

"Sumber daya alam harus dikelola optimal untuk kepentingan rakyat,"

katanya menegaskan.

Targetnya ambisius tapi jelas: kombinasi peningkatan lifting migas, hilirisasi, dan percepatan investasi diharapkan bisa jadi mesin pertumbuhan baru. Sekaligus, tentu saja, mengurangi ketergantungan pada energi impor yang selama ini membebani. Langkahnya sudah di depan mata, tinggal eksekusinya.