Pemerintah Ultimatum 301 Blok Migas Mangkrak, Siap Cabut Izin

Jumat lalu, di acara Indonesia Economic Outlook 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pesan keras. Pemerintah bersiap mencabut izin ratusan wilayah kerja minyak dan gas yang mangkrak. Langkah ini, tegasnya, tak bisa ditawar lagi demi kedaulatan energi nasional, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Angkanya cukup mencengangkan. Ada 301 WK migas yang sudah dapat persetujuan rencana pengembangan atau POD, tapi mandek di situ. Tak ada realisasi investasi, apalagi produksi. Nah, kepada kontraktor-kontraktor pemegang blok itu, pemerintah sudah memberikan ultimatum.

"Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi dan belum jalan-jalan, sekarang kita kasih ultimatum. Kalau tidak (jalan) kita cabut (izinnya),"

ujar Bahlil di Wisma Danantara, Jakarta.

Latar belakang kebijakan tegas ini jelas: produksi minyak kita terus merosot. Puncaknya dulu di era 1996-1997, bisa nyampe 1,5-1,6 juta barel per hari. Sekarang? Jauh berkurang. Salah satu penyebab utamanya, sumur-sumur yang sudah tua. Bayangkan, dari sekitar 40 ribu sumur migas di Indonesia, cuma 18 ribu yang masih aktif. Sisanya menganggur, idle.

Di sisi lain, Bahlil melihat ada titik terang. Dia mencontohkan Blok Masela yang dikelola Inpex. Proyek gas raksasa itu baru menunjukkan perkembangan serius setelah pemerintah mendesak. Tekanan itu rupanya membuahkan hasil, dengan nilai investasi yang ditaksir mencapai USD18 miliar.