Pemprov DKI dan Badan Gizi Nasional Perkuat Kolaborasi Program Makan Bergizi Gratis

MURIANETWORK.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperkuat kolaborasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penandatanganan nota kesepahaman. Kerja sama yang diteken langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kepala BGN Dadan Hindayana ini bertujuan untuk menyinergikan upaya perbaikan gizi, khususnya bagi pelajar di Ibu Kota.

Apresiasi untuk Kemajuan Program di Jakarta

Dalam acara penandatanganan, Gubernur Pramono Anung mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang disampaikan oleh Kepala BGN terhadap pelaksanaan MBG di Jakarta. Menurutnya, program ini telah memberikan dampak yang nyata dan signifikan bagi masyarakat.

“Seminggu lalu bertemu dengan Prof Dadan, beliau menyampaikan Jakarta sekarang sudah menjadi baik. Wah, di situ saya langsung plong, karena bagaimanapun bagi Jakarta, apa yang dilakukan dengan Makan Bergizi Gratis ini dampaknya itu paling luar biasa dan signifikan,” ucap Pramono, Senin (9/2/2026).

Dampak Positif Terlihat dari Berbagai Indikator

Pramono lantas memaparkan sejumlah capaian positif yang turut didukung oleh program ini. Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tercatat lebih tinggi dari rata-rata nasional, menurutnya, dilengkapi dengan kemajuan pada indikator-indikator sosial yang fundamental.

“Pertama, stunting turun. Kedua, kemiskinan turun. Ketiga, lapangan pekerjaan naik. Paling utama adalah hal yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak sekolah di Jakarta relatif sekarang ini sebenarnya problemnya kecil banget,” jelasnya.

Ia menambahkan, beban biaya pendidikan yang telah ditanggung oleh pemerintah provinsi, ditambah dengan pemenuhan asupan gizi melalui BGN, telah menciptakan ekosistem pendukung yang lebih komprehensif bagi anak-anak sekolah.

Perkuat Rantai Pasok Melalui Kolaborasi dengan BUMD

Lebih dari sekadar distribusi makanan, keberlanjutan program ini juga dijaga melalui penguatan rantai pasok pangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan dan keuangan, termasuk membuka akses pembiayaan profesional melalui Bank Jakarta.

Strategi ini dinilai krusial tidak hanya untuk menjamin ketersediaan bahan pangan berkualitas, tetapi juga untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi di wilayah Jakarta.

“Kami membuka ruang kerja sama seluas-luasnya agar rantai pasok pangan dapat dikelola secara optimal. Dengan berbagai kemudahan tersebut, kami berharap kerja sama antara BGN dan pemprov semakin kuat serta memberikan manfaat yang lebih besar,” pungkas Gubernur.

Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga nasional ini menunjukkan pendekatan yang semakin terintegrasi dalam menangani isu gizi dan ketahanan pangan, dengan harapan dapat terus memperluas manfaat bagi masyarakat.