Ia menambahkan, beban biaya pendidikan yang telah ditanggung oleh pemerintah provinsi, ditambah dengan pemenuhan asupan gizi melalui BGN, telah menciptakan ekosistem pendukung yang lebih komprehensif bagi anak-anak sekolah.
Perkuat Rantai Pasok Melalui Kolaborasi dengan BUMD
Lebih dari sekadar distribusi makanan, keberlanjutan program ini juga dijaga melalui penguatan rantai pasok pangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan dan keuangan, termasuk membuka akses pembiayaan profesional melalui Bank Jakarta.
Strategi ini dinilai krusial tidak hanya untuk menjamin ketersediaan bahan pangan berkualitas, tetapi juga untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi di wilayah Jakarta.
“Kami membuka ruang kerja sama seluas-luasnya agar rantai pasok pangan dapat dikelola secara optimal. Dengan berbagai kemudahan tersebut, kami berharap kerja sama antara BGN dan pemprov semakin kuat serta memberikan manfaat yang lebih besar,” pungkas Gubernur.
Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga nasional ini menunjukkan pendekatan yang semakin terintegrasi dalam menangani isu gizi dan ketahanan pangan, dengan harapan dapat terus memperluas manfaat bagi masyarakat.
Artikel Terkait
BMKG Prakirakan Hujan Guyur Sebagian Besar Wilayah Indonesia Hari Ini
Mulai 2026, Rusia Larang Ekspor Emas Batangan di Atas 100 Gram
Ekonom: Liburan Beruntun dan Stimulus Pacu Target Pertumbuhan 5,5% di Kuartal I-2026
Kementerian Kebudayaan Terapkan WFH dan Efisiensi Energi Respons Krisis Global