Pemerintah DKI Fokus Integrasi Transportasi Umum untuk Atasi Kemacetan

MURIANETWORK.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menggencarkan upaya mengatasi kemacetan dengan fokus pada integrasi dan peningkatan kualitas transportasi umum. Dalam setahun terakhir, kebijakan seperti penggunaan transportasi umum wajib bagi ASN setiap Rabu hingga penguatan armada menjadi langkah strategis. Berbagai pihak menilai, perubahan pola pikir masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi menjadi kunci utama, didukung oleh layanan yang terintegrasi dan andal.

Mendorong Perubahan Pola Pikir

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menjelaskan bahwa upaya mengatasi kemacetan selama setahun kepemimpinan terbaru berpusat pada perubahan mindset. Salah satu terobosan yang dianggap berdampak signifikan adalah kebijakan penggunaan transportasi umum bagi aparatur sipil negara dan masyarakat setiap hari Rabu. Langkah ini bukan sekadar aturan, tetapi bagian dari upaya membangun kebiasaan baru.

Chico Hakim menegaskan bahwa penguatan sistem transportasi umum menjadi prioritas, dengan fokus pada moda berbasis rel sebagai tulang punggung utama.

"Kami ingin memaksa dalam arti positif agar transportasi umum menjadi gaya hidup. Fokus utama kita adalah transportasi berbasis rel (MRT & LRT) sebagai tulang punggung, namun diperkuat dengan armada Transjakarta dan Mikrotrans hingga ke depan pintu rumah warga," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Dampak Nyata pada Jumlah Penumpang

Kebijakan tersebut ternyata membuahkan hasil yang terukur. Data operasional menunjukkan tren positif, di mana layanan transportasi umum mulai banyak dilirik warga. Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Transjakarta bahkan mencatat rekor baru dengan total penumpang mencapai 413 juta. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Keberhasilan ini, menurut Yuza, tidak lepas dari strategi integrasi yang menyeluruh. Layanan yang semakin luas dan terhubung telah mengubah persepsi publik.

"Integrasi adalah kuncinya. Dengan coverage area yang mencapai hampir 90, Transjakarta kini bukan sekadar alat angkut, tapi sudah menjadi bagian dari lifestyle anak muda," jelasnya.

Strategi Jangka Panjang dan Inovasi Teknologi

Selain integrasi antarmoda, Pemerintah Provinsi DKI juga mengandalkan inovasi teknologi untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang H, menyebutkan bahwa rekayasa lalu lintas berbasis kecerdasan buatan atau Intelligent Traffic Control System (IPCS) menjadi salah satu fokus. Tak hanya itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti perluasan kantong parkir di wilayah penyangga juga terus dikembangkan.

Rencana ke depan bahkan lebih ambisius, mencakup transformasi menuju transportasi yang lebih modern dan berkelanjutan.

"Rencana besar kami mencakup pengembangan bus listrik hingga tahun 2030, perluasan layanan ke Kepulauan Seribu, serta pembangunan gedung parkir strategis seperti di kawasan Senopati untuk mengurai kemacetan di titik-titik krusial," tutur Ujang.

Mendengarkan Kebutuhan Pengguna

Di balik semua kebijakan dan infrastruktur, faktor kenyamanan dan kebutuhan pengguna tetap menjadi kompas utama. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun, menekankan bahwa setiap pengembangan layanan harus berbasis pada apa yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh warga. Tanpa prinsip ini, fasilitas secanggih apa pun bisa jadi kurang efektif.

Haris memaparkan bahwa ada faktor-faktor mendasar yang paling diperhatikan masyarakat ketika memilih untuk beralih.

"Penyesuaian tarif yang terjangkau dan ketepatan waktu adalah alasan utama warga beralih. Kita tidak bisa mendesain layanan tanpa mendengar apa yang diinginkan penumpang," pungkasnya.

Dari berbagai upaya dan pernyataan tersebut, terlihat bahwa penanganan kemacetan di Jakarta dilakukan dengan pendekatan multi-segi. Mulai dari pembenahan infrastruktur, penerapan teknologi, hingga pendekatan sosial untuk mengubah kebiasaan masyarakat, semua dijalankan secara beriringan dengan harapan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi mobilitas ibu kota.