Kendaraan Listrik: Momentum yang Harus Dijaga Agar APBN Tak Tercekik Subsidi

Momentum kendaraan listrik di Indonesia sedang bagus-bagusnya. Tapi, jangan sampai lengah. Jika tak dijaga, kita bisa kembali terperangkap dalam ketergantungan pada BBM fosil. Itu sih yang mau dihindari.

Menurut Abra Talattov dari Indef, peran kendaraan listrik ini strategis banget untuk menghemat energi fosil. "EV punya peran strategis untuk mengurangi konsumsi energi fosil," ujarnya. Dia memperingatkan, kalau momentum ini sampai terhenti, beban subsidi energi buat negara justru bisa makin menggila.

Angkanya memang menggembirakan. Sepanjang 2025 lalu, penjualan mobil listrik wholesale melesat hingga 103 ribu unit lebih. Itu artinya lonjakan fantastis, sekitar 141 persen dibanding tahun sebelumnya. Pangsa pasarnya sudah nyaris 13 persen, tanda bahwa masyarakat mulai melirik serius.

Tapi begitu, bagi Abra, urusan EV bukan cuma soal berapa unit yang laku. Lebih dari itu. Dia bilang, yang penting adalah bagaimana industri otomotif dalam negeri menguat, hilirisasi nikel dan baterai berjalan, SPKLU makin banyak, dan pasokan listriknya tentu harus andal.

Tekanan dari luar juga nggak kalah serius. Kondisi geopolitik global yang memanas bisa mendongkrak harga minyak dunia dalam sekejap. Imbasnya? Harga BBM dalam negeri ikut naik dan subsidi energi membengkak tanpa ampun.

"Dalam situasi global yang tidak menentu, Indonesia perlu langkah antisipatif untuk melindungi APBN," kata Abra menegaskan. Mendorong kendaraan listrik, dalam pandangannya, adalah salah satu instrumen strategis yang bisa dipakai.

Makanya, wacana menghentikan insentif buat kendaraan listrik dinilai sangat berisiko. Bukan cuma bikin transisi energi mandek, tapi juga berpotensi memperbesar tekanan fiskal negara di tengah ketidakpastian yang makin menjadi-jadi.

Abra mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali insentif fiskal, seperti PPN DTP, khususnya untuk produk yang memenuhi TKDN. Alasannya sederhana tapi mendasar.

"Insentif EV tidak hanya mendorong permintaan, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, percepatan investasi, serta pengurangan beban subsidi energi," jelasnya.

Proyeksi untuk 2026 memang cukup mencemaskan. Subsidi energi diprediksi bisa menembus angka Rp210 triliun. Risiko defisit fiskal pun mengintai, berpotensi mendekati atau bahkan melampaui batas 3 persen dari PDB.

Melihat itu semua, Abra punya kesimpulan. “Dalam jangka menengah, perluasan penggunaan EV dapat membantu menahan lonjakan subsidi BBM dan listrik, sekaligus memperkuat industri otomotif dan baterai nasional,” katanya.

Jadi, menjaga momentum ini bukan sekadar pilihan, tapi sebuah keharusan.