Menkeu Purbaya Berang: Under-Invoicing Sawit dan Pabrik Liar China Rugikan Negara

Hambalang baru saja jadi saksi sebuah pembicaraan serius. Usai taklimat awal tahun dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara. Sorotannya tajam: ada kebocoran uang negara yang sistemik, terutama di sektor ekspor-impor yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan perpajakan.

Purbaya tak main-main. Ia langsung menyebut nama, sektor kelapa sawit. Katanya, praktik under-invoicing alias melaporkan nilai transaksi lebih rendah dari aslinya dilakukan secara masif oleh perusahaan-perusahaan kakap.

"Kita deteksi ada beberapa perusahaan sawit melakukan under-invoicing export separuh dari nilai ekspornya," ujar Purbaya dalam konferensi pers, Kamis (8/1/2026).

"Saya kan baru dapat 10 perusahaan besar, itu dapat sekitar 50 persen kira-kira kalau dipukul rata. Total ekspor mereka yang diakui enggak separuhnya," bebernya.

Namun begitu, sawit bukan satu-satunya masalah. Purbaya juga menyoroti fenomena lain yang tak kalah mencemaskan: maraknya industri liar di sektor baja dan bahan bangunan. Yang bikin gerah, industri ini banyak dikelola pihak asing, tepatnya dari China, dan beroperasi di luar aturan.

Modusnya? Mereka pekerjakan tenaga kerja dari negara asalnya, lalu transaksi dilakukan secara tunai. Dengan cara cash based seperti itu, mereka lepas dari jerat Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua," jelas Purbaya dengan nada kesal. "Enggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien cash bases, enggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat," tegasnya.

Ia bahkan mengaku heran. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang cukup familiar ini bisa bebas berkeliaran tanpa ketahuan aparat? "Kalau saya tahu, mereka pasti lebih tahu dari saya," sindir Menkeu, menyiratkan kemungkinan ada kelalaian atau hal lain di internal.

Sindiran itu sejalan dengan ucapan Presiden Prabowo di Hambalang soal praktik "dikibulin" oknum petugas. Menanggapi itu, Purbaya memberikan ultimatum keras khususnya untuk jajaran Bea Cukai. Waktunya cuma satu tahun untuk berbenah total.

"Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana. Kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan," ancamnya tanpa tedeng aling-aling.

"Jadi saya akan selamatkan, supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya. Yang jelek-jelek kita akan rumahkan. Saya akan kotakin betul," tambahnya.

Lalu, apa solusinya? Pemerintah bakal mengandalkan teknologi. Analisis data dari Lembaga Nasional Single Window (LNSW) akan diperkuat dengan integrasi Artificial Intelligence (AI). Harapannya, teknologi ini bisa memotret profil risiko tiap kapal secara real-time, sehingga manipulasi nilai ekspor bisa dicegah.

Pesan terakhir Purbaya jelas dan tegas, khusus untuk pengusaha nakal. Masa persuasif sudah lewat.

"Mungkin saya enggak tahu level pendekatannya seperti apa. Tapi yang jelas, kita akan kasih message ke mereka ke depan enggak bisa begitu lagi," tuturnya.

Dan kalimat penutupnya tanpa ampun: "Kalau begitu lagi, kita sikat perusahaannya."