Operasi militer besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat ke Venezuela akhirnya berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Ia bersama istrinya kini telah diboyong ke New York untuk menghadapi proses pengadilan. Langkah dramatis ini langsung diikuti pengumuman lain yang tak kalah mengguncang: pemerintah AS menyatakan akan mengambil alih sementara kendali pemerintahan di Caracas.
Menurut pernyataan resmi, Maduro ditangkap setelah serangan yang menargetkan fasilitas-fasilitas strategis negara itu. Dia langsung diterbangkan ke AS untuk menjawab berbagai dakwaan hukum yang sudah lama menunggunya.
Presiden Donald Trump dengan tegas menjelaskan posisi Washington. Amerika, katanya, akan memegang tampuk pemerintahan Venezuela sampai suatu transisi kekuasaan yang aman dan terkontrol benar-benar terwujud. Tujuannya jelas: mencegah negara itu kembali jatuh ke dalam kekacauan politik dan ekonomi seperti sebelumnya.
“Kami akan menjalankan negara itu sampai ada transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” tegas Trump, seperti dikutip dari laporan NBC News, Minggu (4/1/2026).
Trump bahkan tak segan mengancam akan menggunakan kekuatan lebih besar. Situasi di lapangan, menurutnya, masih sangat cair.
“Kami siap melakukan gelombang serangan kedua yang jauh lebih besar jika diperlukan,” ujarnya.
Namun begitu, langkah agresif AS ini tentu saja ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Venezuela yang masih loyal kepada Maduro. Wakil Presiden Delcy Rodriguez dengan lantang menyuarakan protes. Dia menolak segala legitimasi penangkapan itu dan menuntut pembebasan segera atas presiden dan istrinya.
“Kami menuntut pembebasan segera Presiden Nicolas Maduro dan istrinya,” serunya dalam siaran televisi pemerintah.
Di balik narasi keamanan dan transisi, ada pula motif ekonomi yang mencuat. Trump mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan minyak AS sudah siap menanamkan modal besar-besaran di Venezuela. Tujuannya untuk memperbaiki infrastruktur energi yang rusak dan mengeksploitasi cadangan minyak yang sangat melimpah di sana. Menurutnya, ini bukanlah beban bagi keuangan AS. Justru sebaliknya.
“Uang yang keluar dari dalam tanah sangat besar,” katanya. Keuntungan dari sana, janji Trump, akan dialirkan untuk rakyat Venezuela sekaligus menjadi kompensasi bagi kerugian yang diderita AS akibat rezim Maduro.
Di sisi lain, Rodriguez punya pandangan yang bertolak belakang. Dia menuduh seluruh operasi ini hanyalah kedok untuk pergantian rezim. Motif sebenarnya, menurutnya, adalah menguasai sumber daya alam Venezuela yang kaya raya. Kebijakan AS ini, dia memperingatkan, bukan cuma mengancam kedaulatan Venezuela, tapi juga stabilitas seluruh kawasan Amerika Latin.
Operasi militer sepihak ini tak luput dari kritik, bahkan dari dalam negeri AS sendiri. Banyak anggota parlemen geram karena aksi ini dilakukan tanpa persetujuan Kongres. Di panggung internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka memperingatkan dampak serius yang bisa meledak dan mengganggu stabilitas regional.
Situasi di Venezuela kini benar-benar berada di ujung tanduk. Dua narasi saling bertarung: satu bicara tentang penegakan hukum dan transisi, sementara yang lain berteriak tentang invasi dan perampokan sumber daya. Bagaimana akhirnya? Itu masih jadi tanda tanya besar.
Artikel Terkait
Masjid di Tepi Barat Dibakar Pemukim Israel di Bulan Ramadan
Polisi Tangkap Dua dari Empat Pelaku Curanmor Bersenjata Viral di Grogol
Pemerintah Siapkan 7.000 Masjid Jadi Pos Istirahat 24 Jam untuk Pemudik
Utusan Trump Temui Reza Pahlavi, Isyarat Perubahan Sikap AS terhadap Rezim Iran