Prabowo Pacu Renovasi 2 Juta Rumah, Lembaga Khusus Dikebut

Presiden Prabowo Subianto mendorong target renovasi rumah yang ambisius. Tak tanggung-tanggung, angka yang disebut mencapai 2 juta unit pada tahun 2026 mendatang. Informasi ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, usai bertemu dengan presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa lalu.

Menurut Fahri, Prabowo menginginkan akselerasi yang signifikan untuk program perumahan rakyat. Fokusnya adalah pada renovasi rumah-rumah yang sudah tidak layak huni. Yang menarik, anggaran di APBN 2026 sebenarnya sudah mengalokasikan dana untuk sekitar 400 ribu unit renovasi. Tapi Prabowo, kata Fahri, punya keinginan yang lebih besar.

"Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu, tapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah," ujar Fahri.

Namun begitu, mewujudkan target sebesar itu bukan perkara mudah. Fahri menegaskan bahwa di kawasan perkotaan, persoalannya jadi jauh lebih kompleks. Ketersediaan lahan adalah kendala utama yang selalu menghantui.

"Kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit dan inilah yang kami sedang desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan," kata Fahri.

Lalu, bagaimana cara mencapai kecepatan yang diharapkan presiden? Fahri punya satu jawaban kunci: pembentukan lembaga khusus. Selama ini, kewenangan terkait perumahan terpencar-pencar di berbagai instansi. Tanah di satu tempat, izin di tempat lain, urusan pembiayaan pun lagi di lembaga yang berbeda. Ini yang memperlambat segalanya.

"Mengambil contoh dari banyak negara memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga, tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain," ujarnya.

Lembaga baru inilah nantinya yang akan mengkonsolidasikan semua kebutuhan, memangkas birokrasi yang berbelit. "Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan," tegasnya.

Saat ini, proses koordinasi untuk membentuk badan tersebut sudah berjalan. Fahri menyebut telah berkomunikasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tak lupa, Badan Pengelola Infrastruktur (BPI) Danantara juga dilibatkan, terutama untuk konsep Transit Oriented Development (TOD) yang membutuhkan lahan masif.

"Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara," kata Fahri.

Semua rencana percepatan ini, mulai dari target 2 juta unit hingga pembentukan lembaga khusus, rencananya akan diatur dalam sebuah regulasi khusus. Itulah upaya pemerintah untuk mewujudkan lonjakan dalam pembangunan rumah rakyat dalam waktu dekat.