Menkeu Purbaya Beri Sinyal Darurat: Rp1,51 Triliun Dana Bencana Nyaris Hangus

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa punya pesan mendesak untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ternyata, masih ada sisa dana tanggap darurat yang mengendap tepatnya Rp1,51 triliun. Dana siap pakai itu, kata Purbaya, harus segera dicairkan sebelum tahun berganti. Kalau tidak, ya hangus.

“Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,51 triliun,” ujarnya.

Dia menambahkan, “Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair pak. Uangnya ada, tinggal dipercepat.”

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam rapat koordinasi satgas pemulihan pascabencana, Selasa lalu. Nadanya terkesan mendorong sekaligus was-was. Soalnya, kalau dana itu tidak digunakan sekarang, justru bisa mengurangi alokasi anggaran tahun depan. “Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi,” tegasnya. “Jadi saya mau habis, (kalau) hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurangan.”

Dana segitu sebenarnya cukup buat menuntaskan sejumlah pekerjaan mendesak. Misalnya, melunasi utang pembangunan jembatan darurat atau mempercepat penyediaan hunian sementara dan tetap bagi korban bencana, terutama di Sumatera. Tapi waktu yang tersisa tinggal sedikit.

Di sisi lain, Purbaya juga menyoroti kinerja kementerian teknis, seperti PUPR. Dia mempertanyakan kemampuan mereka menyelesaikan koordinasi dan pembangunan infrastruktur pengungsian dalam waktu yang sangat mepet.

“Termasuk yang dari PU huntara, juga komunikasi dengan mereka, kami percepat. Tapi cuma tinggal 1 hari, Anda sanggup?” tanyanya.

Rupanya, yang jadi ganjalan selama ini adalah birokrasi pengajuan anggaran yang dinilai lambat. Purbaya mengaku agak menyesal rapat baru digelar sekarang. Menurut hitungannya, kapasitas anggaran negara sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan yang lebih besar dari yang selama ini diajukan.

“Saya selalu heran kenapa permintaan tambahannya lambat dan sedikit,” katanya. “Hitungan saya sih lebih besar dari itu tapi kan karena saya memang di belakang ya kita tunggu. Jadi mungkin itu bisa dipercepat kalau mau.”

Intinya, pemerintah mendorong BNPB dan kementerian terkait untuk bergerak lebih cepat. Mereka punya waktu kurang dari 24 jam. Tujuannya jelas: agar proses pemulihan di daerah bencana tidak terhambat sekadar karena urusan administratif pergantian tahun.