Jakarta - Lembaga think tank INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 bakal mentok di angka 5,0 persen. Sebuah angka yang, jujur saja, masih jauh dari target-target ambisius yang biasa tercantum dalam dokumen APBN. Proyeksi ini muncul bukan tanpa alasan. Fundamental ekonomi dalam negeri dinilai masih rapuh, sehingga sulit untuk melesat lebih tinggi.
Dalam Diskusi Publik Catatan Akhir Tahun INDEF yang digelar Senin (29/12/2025), Direktur Eksekutif lembaga itu, Esther Sri Astuti, menyoroti tren yang mengkhawatirkan: realisasi ekonomi yang kerap meleset dari target. Ia memberi contoh nyata. Pertumbuhan kuartal ketiga tahun ini cuma 5,04 persen, sementara targetnya 5,2 persen. Begitu pula inflasi, yang menembus 2,86 persen, melampaui batas 2,5 persen.
"Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi ini kan meleset terus ya dari target yang sudah ditetapkan oleh APBN gitu ya," ujar Esther.
"Kenapa fundamental ekonomi kita itu relatif rentan? Ya, karena ketergantungan kita terhadap dunia luar ini tinggi gitu."
Menurutnya, Indonesia terlihat sangat sensitif terhadap gejolak global jika dibandingkan dengan negara tetangga macam Singapura atau Thailand. Kemandirian mereka lebih kuat. Di sisi lain, kita masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini jelas jadi beban devisa yang tidak ringan.
"Ada terjadi batuk-batuk di ekonomi global, maka kita pun juga akan terdampak ya, batuk-batuk juga," sambungnya dengan analogi yang gamblang.
Oleh karena itu, Esther menekankan, terobosan menuju kemandirian khususnya di sektor pangan dan energi harus jadi prioritas. Ini akan menjadi tolok ukur penting bagi ketahanan ekonomi ke depan.
Lalu bagaimana dengan iklim investasi? INDEF menilai berbagai paket kebijakan pemerintah saat ini belum cukup menggoda bagi investor-investor besar. Skema insentif seperti tax holiday atau pengurangan pajak dianggap belum menyentuh kebutuhan pokok mereka.
"Investor ini butuh hal yang lain," tegas Esther.
"Misalnya, infrastrukturnya itu harus relatif ada semua; ada gas, ada listrik, ada air bersih, sehingga mereka bisa bangun pabrik di situ. Kalau sektor pariwisata, harus ada connecting flight dan seterusnya."
Infrastruktur bukan satu-satunya masalah. Pasar tenaga kerja kita juga dalam kondisi yang tidak terlalu sehat. Mayoritas masih berkutat di sektor informal. Penyebabnya klasik: ketidakcocokan skill dengan kebutuhan industri dan tingkat pendidikan yang belum memadai.
Dari sisi pengeluaran pemerintah, Esther memprediksi perlambatan belanja negara masih akan berlanjut hingga 2026. Selain karena tekanan dari pelemahan ekonomi global, ada juga faktor internal. Alokasi anggaran yang begitu besar untuk program-program prioritas tertentu, dikhawatirkan justru memperlambat sektor-sektor lainnya.
"Ini akan juga mengakibatkan perlambatan di sektor-sektor yang lainnya," pungkasnya.
Jadi, proyeksi 5 persen itu bukan angka yang datang tiba-tiba. Ia adalah cermin dari beragam tantangan yang masih mengganjal, mulai dari ketergantungan impor, daya tarik investasi, hingga kualitas tenaga kerja. Sebuah pekerjaan rumah yang masih menumpuk untuk tahun-tahun mendatang.
Artikel Terkait
Maarten Paes Resmi Bisa Debut untuk Ajax Usai Izin Kerja Kelar
Menkeu Tegaskan Komitmen Tindak Impor Ilegal, Tiga Gerai Tiffany & Co Disegel Bea Cukai
Gubernur DKI Siapkan MTQ Berjenjang dan Haul Ulama Betawi untuk HUT Jakarta
Lubang Raksasa di Aceh Tengah Terus Melebar, Lahan Warga Terkikis