Di sisi lain, sorotan juga datang dari anggota DPR. Muhammad Khozin dari Komisi II meminta BPN/ATR Kota Surabaya dan aparat penegak hukum memberi perhatian serius pada kasus ini.
"BPN/ATR di Surabaya mesti memberi perhatian atas persoalan yang menjadi atensi publik tersebut. Pokok masalahnya harus diurai, dicari jalan keluarnya," ujarnya.
Tak berhenti di situ, Khozin juga mendesak aparat untuk mengusut keterlibatan pihak di luar negara dalam "menertibkan" bangunan warga. Ia meminta Pemkot Surabaya melakukan mitigasi, terutama untuk konflik agraria yang kerap muncul.
"Temuan di daerah seperti ini jadi bahan penting bagi pansus di DPR untuk menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria," pungkasnya.
Sementara itu, Elina kini harus menanggung beban ganda: kehilangan rumah dan trauma atas perlakuan kasar yang ia alami. Masih panjang perjalanan menuntut keadilannya.
Artikel Terkait
Pemerintah Dorong Hilirisasi Biofuel dari Jagung, Ubi, dan Tebu untuk Jawab Krisis Energi
Varian Covid-19 Cicada BA.3.2 Meluas di AS, WHO Pantau Peningkatan Penularan
Presiden Prabowo Disambut Hangat Kaisar Naruhito di Istana Kekaisaran Jepang
Mudik Lebaran 2026: Penumpang Angkutan Umum Naik 10,87%, Capai 23,54 Juta Orang