Di sisi lain, sorotan juga datang dari anggota DPR. Muhammad Khozin dari Komisi II meminta BPN/ATR Kota Surabaya dan aparat penegak hukum memberi perhatian serius pada kasus ini.
"BPN/ATR di Surabaya mesti memberi perhatian atas persoalan yang menjadi atensi publik tersebut. Pokok masalahnya harus diurai, dicari jalan keluarnya," ujarnya.
Tak berhenti di situ, Khozin juga mendesak aparat untuk mengusut keterlibatan pihak di luar negara dalam "menertibkan" bangunan warga. Ia meminta Pemkot Surabaya melakukan mitigasi, terutama untuk konflik agraria yang kerap muncul.
"Temuan di daerah seperti ini jadi bahan penting bagi pansus di DPR untuk menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria," pungkasnya.
Sementara itu, Elina kini harus menanggung beban ganda: kehilangan rumah dan trauma atas perlakuan kasar yang ia alami. Masih panjang perjalanan menuntut keadilannya.
Artikel Terkait
Serambi MyPertamina: Pijat Gratis hingga PS Bikin Pemudik Betah Singgah
Ragunan Diprediksi Diserbu 100 Ribu Pengunjung di Puncak Libur Nataru
Polda Metro Siagakan 191 Personel dan Perketat Pengamanan Jelang Libur Nataru
Bobibos Boyong Teknologi Jerami ke Timor Leste, Dapat Lahan 25 Ribu Hektare