Gencatan Senjata Baru Disepakati Thailand dan Kamboja
Suasana tegang di perbatasan Thailand-Kamboja akhirnya menemukan secercah harapan. Kedua negara sepakat untuk kembali menghentikan tembak-menembak, efektif mulai Sabtu (27/12/2025). Kesepakatan ini lahir setelah delegasi dari kedua belah pihak berunding selama beberapa hari di wilayah perbatasan mereka.
Konflik bersenjata yang kembali memanas sejak 8 Desember itu telah memakan korban tidak sedikit. Sedikitnya 40 orang dilaporkan tewas, termasuk warga sipil yang tak berdosa. Situasi ini memaksa kedua tetangga itu untuk kembali ke meja perundingan.
Pertemuan krusial itu digelar di dua lokasi: Prum di Provinsi Pailin, Kamboja, dan Titik Masuk Internasional Ban Pak Kard di Provinsi Chanthaburi, Thailand. Acara dipimpin langsung oleh pimpinan militer tertinggi kedua negara.
Dari sisi Kamboja, hadir Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan, Jenderal Tea Seiha. Sementara Thailand mengirim Menteri Pertahanan mereka, Jenderal Nattaphon Narkphanit, yang juga menjabat sebagai Ketua Bersama Komite Perbatasan Umum Thailand.
Menurut sejumlah saksi, proses negosiasi juga diawasi ketat oleh Tim Pengamat ASEAN (AOT). Hal ini menunjukkan betapa komunitas regional turut andil dalam mendorong perdamaian.
Isi pernyataan bersama mereka cukup jelas. Kedua negara menekankan pentingnya menyelesaikan sengketa perbatasan dengan cara damai. Semua harus dilandasi rasa saling percaya dan itikad baik, tentu saja dengan menghormati hukum internasional dan berbagai piagam yang ada.
“Kami berkomitmen untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan,” bunyi salah satu poin dalam pernyataan itu, seperti yang dikutip dari Khmer Times.
“Penyelesaian sengketa harus damai, dengan menghormati batas internasional.”
Di sisi lain, keputusan ini bukanlah yang pertama. Gencatan senjata sebenarnya sudah pernah disepakati pada akhir Juli 2025 lalu. Namun begitu, kesepakatan terbaru ini dimaksudkan untuk memperkuat dan menegaskan kembali komitmen yang sempat retak. Mereka berjanji akan mengimplementasikannya secara penuh dan efektif.
Nuansa dari pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN di Kuala Lumpur, 22 Desember lalu, juga terasa kuat. Tekanan dari sesama negara anggota rupanya berpengaruh. Kedua pihak kini sama-sama ingin membangun perdamaian yang benar-benar berkelanjutan di perbatasan mereka.
Harapannya jelas: memulihkan keadaan, membangun kepercayaan, dan menciptakan perdamaian yang abadi. Jalan masih panjang, tapi setidaknya langkah pertama sudah diambil. Kedua negara kini punya pekerjaan rumah untuk menjaga agar gencatan ini tidak kembali gagal.
Artikel Terkait
BSI Catat Laba Bersih Rp7,57 Triliun di 2025, Didorong Tabungan Haji dan Emas
Pengamat Apresiasi Prabowo Temui Tokoh Kritis, tapi Khawatirkan Perubahan Istilah Oposisi
Kejagung Perkirakan Kerugian Negara Rp10,6-14,3 Triliun dari Dugaan Rekayasa Ekspor CPO
Pemerintah Fokuskan Infrastruktur untuk Dongkrak Pariwisata dan Sektor Hospitaliti