Prabowo Desak Lahan untuk Huntara, Ancang Cabut HGU demi Korban Bencana

Malam Minggu di Aceh bukanlah malam yang biasa. Di tengah situasi darurat bencana, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan. Intinya satu: percepatan. Dia mendesak pemerintah daerah untuk segera menyiapkan lahan guna membangun hunian sementara bagi korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tanpa lahan, semuanya mandek.

Laporan dari Kepala BNPB, Suharyanto, mengonfirmasi hal itu. "Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama," ujarnya dalam paparan. Rupanya, itulah hambatan utama yang menghambat proses.

Mendengar itu, Prabowo langsung mengambil sikap tegas. Negara, menurutnya, wajib mencari solusi cepat. "Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua," perintahnya.

Namun begitu, tekanannya tidak berhenti di situ. Dia bahkan menyatakan kesediaan untuk mengambil langkah yang lebih drastis. "Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada," tegas Prabowo. Prioritasnya jelas: kebutuhan rakyat di atas segalanya.

Lalu, seperti apa hunian sementara atau huntara yang dimaksud? Suharyanto memaparkan, ini bukan sekadar tenda pengungsian. Setiap unit dirancang untuk satu keluarga, dengan luas tipe 36. "Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara," jelasnya.

Fasilitas dasarnya pun lengkap. “Ada WC, kamar mandi, siap di dalam satu (unit)," tambahnya. Biayanya sekitar Rp30 juta per unit, angka yang dinilai Prabowo relatif efisien. Target pembangunannya? Enam bulan.

Tapi Prabowo bertanya, "Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?"

Di sisi lain, BNPB punya pengalaman. Mereka menyebut peran Satgas TNI-Polri bisa menjadi kunci percepatan, seperti yang pernah dilakukan di Lewotobi. “Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK, semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” ujar Suharyanto memberi contoh.

Konsepnya, huntara ini hanya untuk sementara, maksimal setahun sebelum warga pindah ke hunian tetap. Tapi durasinya bisa molor jika persoalan lahan untuk hunian tetap juga tersendat. "Kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan," ucap Suharyanto.

Sebagai opsi cadangan, BNPA juga menyiapkan model barak jika lahannya sangat sempit. Tapi jika tanahnya mencukupi, alokasi 8x10 meter per keluarga akan memudahkan transisi ke hunian tetap nantinya.

Menutup rapat, Prabowo kembali menegaskan pesannya. Semua kementerian dan lembaga diminta bergerak cepat, jangan sampai terkendala birokrasi. Bahkan, dia membuka opsi untuk desain fabrikasi bertingkat jika itu bisa menghemat ruang. Pokoknya, rakyat korban bencana harus segera dapat tempat tinggal yang layak.