Polemik Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto: Survei vs Sejarah

Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden RI ke-2, Soeharto, terus memicu perdebatan publik yang hangat. Banyak pihak mempertanyakan dasar dan proses penetapan gelar tersebut.

Kritik Rocky Gerung: Disinformasi Sejarah dan Peran Survei

Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangan kritisnya. Menurutnya, masyarakat saat ini sedang mengalami disinformasi atau informasi yang salah mengenai sejarah. Kondisi ini, katanya, kemudian dimanfaatkan oleh algoritma yang dijalankan oleh lembaga-lembaga survei.

Rocky Gerung menjelaskan bahwa publik yang bingung dan kurang paham dengan fakta sejarah kemudian dibawa ke dalam narasi statistik. Hasilnya, muncul klaim bahwa sebagian besar masyarakat setuju dengan gelar tersebut, seolah-olah gelar pahlawan bisa ditentukan hanya melalui jajak pendapat.

Survei KedaiKopi dan Dampaknya

Sebelum penetapan resmi pada 10 November 2025, sebuah survei dari KedaiKopi menyatakan bahwa lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia menyetujui Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional. Rocky Gerung melihat hal ini sebagai masalah serius dalam dinamika politik Indonesia.

Ia menegaskan bahwa masalah utamanya adalah ketika politik hanya ditentukan oleh hasil survei. Ada upaya, bukan hanya memalsukan sejarah, tetapi mengubah sejarah menjadi permainan statistik dan survei semata.

Diamnya Tokoh Kiri di Kabinet

Rocky Gerung juga menyayangkan sikap para tokoh yang dikenal beraliran kiri dan kini menduduki posisi di kabinet. Ia menyoroti bahwa menteri-menteri dari kalangan kiri tersebut tidak memberikan suara kritis dan justru terlihat mengamini hasil survei yang kontroversial ini.

Polemik ini menyisakan pertanyaan mendalam tentang integritas penulisan sejarah, objektivitas pemberian gelar kehormatan negara, dan pengaruh opini publik yang dibentuk melalui metode tertentu.