Sanksi MKD DPR: Ahmad Sahroni Dinilai Paling Layak Dicopot dari Keanggotaan

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah menjatuhkan sanksi kepada tiga anggotanya, yaitu Nafa Indria Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), dan Ahmad Sahroni. Ketiganya dinyatakan melanggar kode etik setelah melalui proses sidang etik.

Mohammad Anas RA, Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia, menilai langkah MKD sudah tepat. Namun, ia menyatakan bahwa MKD sebenarnya memiliki kewenangan lebih jauh, yaitu mengusulkan pemberhentian anggota DPR ke partai politik asal jika pelanggaran dinilai berat dan mencoreng martabat lembaga.

"MKD bisa mengusulkan pemberhentian anggota DPR kepada partai asalnya. Mekanisme pemberhentian dilakukan melalui dua jalur: partai politik memberhentikan keanggotaan dari partai, kemudian partai mengusulkan pemberhentian keanggotaannya ke lembaga DPR," jelas Anas.

Meski demikian, Anas mengingatkan agar publik bersikap proporsional dalam menilai kesalahan para wakil rakyat. Ia menekankan pentingnya melihat tingkat kesalahan masing-masing individu, bukan menyeragamkan hukuman.

"Warga Indonesia mesti menempatkan kesalahan para wakil rakyat sesuai tingkat kesalahannya, sehingga tidak serta merta menghakimi harus diberhentikan semua," tegasnya.