Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung Penyidikan KPK

Komisi VI DPR RI memberikan respons serius terhadap dugaan penggelembungan biaya atau mark up pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Penyidikan yang kini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan lampu hijau dari dewan.

Pelanggaran Akuntabilitas Keuangan Negara

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menegaskan bahwa jika dugaan mark up terbukti, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap akuntabilitas keuangan negara dan korporasi. Meski dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan skema business to business, proyek ini tetap dapat diperiksa oleh penegak hukum seperti KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dasar hukumnya adalah mayoritas saham KCIC, yaitu 60 persen, dimiliki oleh konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Fakta Biaya dan Indikasi Korupsi Proyek Whoosh

Proyek Strategis Nasional (PSN) Whoosh yang beroperasi sejak Oktober 2023 ini memiliki nilai investasi total yang sangat besar. Berikut rincian dan perbandingan biayanya:

Rincian Investasi dan Pembengkakan Biaya

Total investasi proyek Whoosh mencapai 7,27 miliar Dolar AS (sekitar Rp 118,37 triliun). Angka ini sudah termasuk cost overrun atau pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar Dolar AS.

Perbandingan Biaya yang Mencolok

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengungkapkan kejanggalan biaya yang menjadi indikasi korupsi.

"China hanya menghabiskan 17 hingga 30 juta Dolar AS per km untuk kereta cepatnya. Sedangkan Indonesia harus menghabiskan 41,96 juta Dolar AS per km," ujar Anthony.

Perbandingan lain dengan kereta cepat Shanghai-Hangzhou di China semakin mempertegas kemahalan. Proyek sepanjang 154 km dengan kecepatan 350 km/jam itu hanya menghabiskan 22,93 juta Dolar AS per km.

Artinya, biaya proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta Dolar AS per km, atau secara total kemahalan mencapai sekitar 2,7 miliar Dolar AS.

"Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias markup," tegas Anthony.

Kondisi Finansial KCIC yang Tertekan

Dugaan mark up ini berbanding lurus dengan kondisi finansial KCIC yang sulit. PT PSBI, konsorsium BUMN pemegang saham mayoritas, mencatatkan kerugian hingga Rp 4,195 triliun pada tahun 2024. Kerugian ini berlanjut di semester I-2025 sebesar Rp 1,625 triliun.

Kondisi ini didorong oleh beban utang yang berat, pembayaran bunga ke Tiongkok, serta biaya operasional yang tinggi.

KPK telah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek Whoosh ini sejak awal tahun 2025. Dukungan dari Komisi VI DPR diharapkan dapat memperlancar proses hukum untuk mengungkap kebenaran dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.