Kinerja Menkeu Purbaya Dinilai Buka Kotak Pandora Kebobrokan Rezim Jokowi
Kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapat sorotan tajam. Menurut analisis, langkahnya dinilai telah membuka kotak pandora yang mengungkap kebobrokan pemerintah di era Presiden Joko Widodo.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memberikan pernyataan mengejutkan. Dalam channel YouTube Inews, Kamis, 30 Oktober 2025, Didu menyatakan bahwa Purbaya dengan gaya netralnya telah membuka hal-hal yang selama ini terkesan baik-baik saja.
"Purbaya dengan gaya netral membuka kotak pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja. Padahal kelebihan narik anggaran, dana ke daerah dari kebijakan Menkeu terdahulu sangat bobrok," tegas Said Didu.
Monopoli Kebenaran dan Lonjakan Utang Era Sebelumnya
Said Didu juga menyoroti periode sebelum Purbaya menjabat. Dia menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kerap melakukan monopoli kebenaran dalam kebijakan keuangan.
Lebih lanjut, Didu mempertanyakan hasil kebijakan Sri Mulyani. Dia memaparkan sejumlah data kritis sebagai bukti:
- Kenaikan utang dari Rp 8.000 triliun menjadi Rp 24.000 triliun
- Cicilan utang naik dari Rp 400 triliun menjadi Rp 1.600 triliun
- Bunga utang meningkat dari 2 persen menjadi 6-7 persen
Fakta Utang Indonesia yang Tak Terungkap
Soal utang, Said Didu menyebut klaim pemerintah tentang utang hingga akhir 2024 sebesar Rp 10.269 triliun belum merupakan hitungan keseluruhan. Menurut analisisnya, jika digabungkan seluruh komponen utang, angkanya jauh lebih besar.
Komponen utang yang dimaksud meliputi:
- Utang pemerintah
- Utang BUMN
- Utang pensiunan
- Utang tertunda
Dengan menggabungkan semua elemen tersebut, total utang Indonesia menurut Said Didu mencapai Rp 24.000 triliun. "Maka ini kotak pandoranya dibuka oleh Purbaya," tutup Said Didu yang mengaku sudah mengenal Purbaya sejak tahun 2008.
Pernyataan ini menimbulkan diskusi publik mengenai transparansi pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal pemerintah selama ini.
Artikel Terkait
Dudung Bantah Terlibat Susun Pidato Prabowo yang Dikritik Habib Rizieq
Presiden Prabowo Terima Laporan Strategis dari Wakil Ketua DPR Usai Kunjungan ke Rusia dan Prancis
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo