Isu kedua menyangkut penundaan eksekusi terhadap Silfester Matutina, Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) yang telah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla. Meskipun putusan Mahkamah Agung telah dikeluarkan sejak Mei 2019, eksekusi hukum terhadap Silfester belum dilaksanakan.
Menurut Hendri, pembiaran kasus ini memberikan gambaran buruk terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo. Ironisnya, isu ini justru mengaburkan prestasi Kejaksaan yang berhasil mengembalikan kerugian negara triliunan rupiah dari kasus korupsi CPO.
3. Beban Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh (KCIC)
Isu ketiga adalah beban utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang mencapai Rp116 triliun. Proyek yang diresmikan oleh Jokowi ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar dari perencanaan awal.
Hendri mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak finansial proyek ini, dimana PT KAI (Persero) sebagai lead konsorsium harus menanggung kerugian mencapai Rp951,48 miliar per Juni 2025. Penolakan Kementerian Keuangan untuk membayar utang Whoosh menggunakan APBN semakin memperumit situasi keuangan proyek ini.
Hendri menegaskan pentingnya penyelesaian ketiga isu strategis ini untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan menghilangkan ketidakpastian yang dapat menghambat pembangunan nasional.
Artikel Terkait
11 Purnawirawan Jenderal Polri Temui Mahfud MD, Bahas Masa Depan Polri: Ini yang Diungkap!
Whoosh vs Arab Saudi: Benarkah Biaya Kereta Cepat Kita Dibuat Bengkak?
11 Fakta Mengejutkan Whoosh: Rhenald Kasali Bongkar Isu Korupsi hingga Desak KPK!
Buni Yani Bongkar Dua Opsi Mengejutkan: Budi Arie Bohong atau Ijazah Jokowi Palsu?