Kontroversi Kereta Cepat Whoosh: Utang Rp2 Triliun Per Tahun dan Isu Mark Up

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan bahwa polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) bukanlah hal baru. Menurut analisanya, proyek warisan pemerintahan Joko Widodo ini sejak awal telah diwarnai berbagai masalah, mulai dari persoalan pembiayaan hingga isu mark up anggaran.

"Proyek kereta cepat warisan Jokowi memang sudah menjadi kontroversi sejak awal," ujar Adi Prayitno dalam sebuah pernyataan yang disiarkan melalui kanal YouTube miliknya, Selasa, 28 Oktober 2025.

Beban Utang Kereta Cepat Whoosh yang Belum Tertutupi

Adi Prayitno membeberkan fakta bahwa meskipun jumlah penumpang Whoosh terus menunjukkan peningkatan dan telah mencapai angka jutaan penumpang, dari sisi ekonomi proyek ini dinilai belum mampu menutupi beban utang yang harus ditanggung oleh negara.

"Pendapatan dari penjualan tiket belum bisa menutupi utang, terutama utang yang dimiliki bangsa ini terkait Whoosh yang mencapai Rp2 triliun per tahun," tegasnya dengan lugas.

Perbandingan Biaya Proyek Kereta Cepat Indonesia vs Arab Saudi

Kontroversi semakin memanas dengan munculnya perbandingan antara proyek kereta cepat Indonesia dengan proyek serupa di Arab Saudi. Yang menjadi sorotan adalah, meskipun jarak tempuh di Arab Saudi lebih jauh, biaya pembangunannya justru lebih murah jika dibandingkan dengan proyek Whoosh di Indonesia.

"Perdebatan makin panjang karena pendukung kereta cepat beralasan kondisi geografis berbeda. Di Arab Saudi jalannya datar dan gurun pasir, sementara di Indonesia harus membor gunung dan melewati jalur berkelok, wajar kalau biayanya lebih besar," jelas Adi mengenai perbedaan tantangan teknis tersebut.

Namun, faktor teknis itu dinilainya tidak serta-merta menutup kritik dari publik. Isu utama yang terus mengemuka adalah dugaan pembengkakan biaya, yang bahkan pernah disinggung oleh Prof. Mahfud MD. Diskursus mengenai efisiensi antara proyek di Indonesia dan negara lain pun terus bergulir hingga saat ini.

Pergantian Mitra dari Jepang ke Cina dan Pernyataan Pemerintah Prabowo

Langkah pemerintah yang awalnya berencana menggandeng Jepang, kemudian tiba-tiba beralih ke Cina untuk menggarap proyek ini, juga turut memicu polemik yang berkepanjangan.

Di sisi lain, Adi juga menyinggung pernyataan resmi dari Menteri Keuangan, Puraya Yudha Sadewa, yang menegaskan bahwa pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tidak berniat untuk membayar utang proyek Whoosh menggunakan dana APBN.

Ia menutup analisanya dengan sebuah refleksi, "Andai saja cerita tentang Whoosh tidak dibayangi utang, tentu proyek ini akan lebih diapresiasi. Sayangnya, kenyamanan dan kebanggaan nasional itu masih bergaransi dengan utang yang fantastis dan kisruh yang belum berkesudahan."