MURIANETWORK.COM -Sentimen negatif diprediksi bakal terus menghantui Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 di Oktober 2024 mendatang.
Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos mengamati, beberapa bulan sebelum lengser dari jabatan Presiden, Jokowi dinilai telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak populis dan bisa merusak reputasi politiknya.
"Mulai dari keputusannya 'berkhianat' dari PDIP dengan mendukung pencapresan Prabowo-Gibran, hingga berbagai kebijakan terbaru mulai RUU TNI, RUU Polri, RUU Penyiaran," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/6).
"Belum lagi kenaikan UKT perguruan tinggi, putusan MA terkait batas usia calon kepala daerah, pungutan atau iuran Tapera, ormas keagamaan dapat konsesi tambang hingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya," sambungnya.
Akibat hal-hal tersebut, pengamat politik lulusan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini Jokowi akan dinilai tidak memiliki pengaruh yang kuat di pemerintahan selanjutnya.
"Banyak pendapat yang berkembang di ruang publik bahwa Jokowi hanya memiliki kekuatan politik sampai pelantikan Prabowo-Gibran saja. Setelah itu sudah tidak ada lagi," jelasnya.
Artikel Terkait
Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat: Jangan Cuma Duduk di Kursi, Tapi Pangkulah Jabatan
Pilkada Lewat DPRD: Dalih Penghematan atau Akal-Akal Elite?
Pengakuan Yusril: Mundur Demi Gus Dur, Rekonsiliasi Diam-Diam di Balik Pemilu Presiden 1999
Adik Prabowo Bantah Isu Lahan Sawit, Sebut Fitnah dari Pelaku Perusak Lingkungan