"Kalaupun ada program mendesak (pemerintahan Prabowo) seperti makan siang dan susu gratis yang harus direalisasikan sebagai janji kampanye, program tersebut bisa dijalankan melalui Ditjen Kementerian terkait," tuturnya.
Lebih dari itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang itu memandang, penambahan kementerian malah bakal memberikan efek domino bagi jalannya pemerintahan yang akan terbentuk nanti.
"Penambahan struktur kementerian baru, justru berpotensi menambah beban anggaran dan menjadikan birokrasi tidak efektif," ucap Yusak menutup
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Said Didu Beri Sinyal Bahaya: Kudeta Sunyi Mengintai Istana?
Prabowo Geram, Larang Pejabat Wisata Bencana
Banjir Bandang Sumatera: Penegakan Hukum atau Pencarian Kambing Hitam?
Aturan Baru Kapolri Buka Pintu Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Disorot Langgar Putusan MK