Celios Soroti APBN 2025: Penerimaan Turun, Belanja Membengkak, Defisit Nyaris Tembus Batas

MURIANETWORK.COM – Realisasi APBN 2025 dari pemerintahan Prabowo-Gibran baru saja dirilis, dan langsung menuai sorotan tajam. Center of Economic and Law Studies (Celios) tak ragu memberikan catatan kritis. Menurut mereka, angka-angka yang diumumkan Kementerian Keuangan itu memperlihatkan beberapa titik lemah yang cukup mengkhawatirkan.

Nailul Huda, Direktur Ekonomi Celios, menjadi salah satu yang vokal menyoroti hal ini. Ia menyebut, realisasi penerimaan negara tahun lalu ternyata turun 3,3 persen. Capaiannya hanya sekitar 91,7 persen dari target APBN 2024.

“Realisasi Penerimaan mengalami penurunan sebesar -3,3 persen dan hanya 91,7 persen dibandingkan dengan APBN 2024,” ujar Huda kepada RMOL, Minggu lalu.

Nah, penyumbang terbesar penurunan ini adalah kinerja perpajakan yang dianggap kurang optimal. Realisasi penerimaan pajak cuma mencapai 87,6 persen, turun Rp14 triliun dari tahun sebelumnya.

“Penurunan ini mengisyaratkan kinerja perpajakan pemerintahan Prabowo sangat buruk,” sambungnya tanpa basa-basi.

Padahal, tahun 2025 ini seharusnya menjadi tahun penyesuaian anggaran dengan program-program prioritas Presiden. Mulai dari makan bergizi gratis hingga layanan kesehatan gratis. Namun alih-alih mendongkrak, program-program itu justru disebut membuat kondisi APBN semakin tekor.

Rupanya, penurunan tajam terlihat pada PPN dan Pajak Barang Mewah, yang anjlok 4,6 persen atau setara Rp38,3 triliun. Menurut Huda, angka ini bukan sekadar statistik.

“Penurunan tersebut mengkonfirmasi terkait daya beli yang sedang melemah sejalan dengan pertumbuhan konsumsi yang terus melemah. Begitu juga dengan PPh Badan yang mengalami penurunan 4,3 persen,” urainya.

Ia melanjutkan, “Geliat industri di tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup tajam. Penurunan penerimaan pajak memberikan gambaran anomali terkait perekonomian kita yang melemah.”

Di sisi lain, sementara penerimaan jeblok, belanja negara justru naik 2,7 persen atau sekitar Rp91,7 triliun. Belanja pemerintah pusat untuk kementerian dan lembaga bahkan melonjak hingga 129,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Terdapat kenaikan hingga Rp176,4 triliun. Kenaikan tersebut didapatkan dari anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp51,5 triliun,” jelas Huda.

Akibatnya, beban APBN 2025 dinilai semakin berat. Penerimaan minus, belanja membengkak, dan ujung-ujungnya berimbas pada melambungnya utang. Defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun melebar dari prediksi awal 2,78 persen menjadi 2,92 persen pada realisasi akhir tahun.

“Kondisi tersebut hanya berjarak 0,08 persen dengan ambang batas 3 persen sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketika melebihi ambang batas, pemerintah melanggar UU,” tegas Huda menutup penjelasannya.

Singkatnya, laporan realisasi APBN 2025 ini seperti membuka kotak Pandora. Di satu sisi ada komitmen program sosial, di sisi lain ada fakta penerimaan yang lesu dan defisit yang mengintai batas hukum. Pemerintah jelas punya pekerjaan rumah yang tidak ringan.