Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD kembali mencuat. Tapi bagi Partai Buruh, gagasan itu jelas bukan langkah maju. Mereka menolak mentah-mentat. Bagi mereka, pilkada langsung adalah harga mati, sebuah capaian reformasi yang tak boleh dikorbankan.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bersikukuh. Menurutnya, hanya pemilihan langsung yang bisa disebut sebagai cerminan nyata kedaulatan rakyat. Rakyat, katanya, punya hak dan kemampuan untuk menilai sendiri calon-calon yang ada. Mereka bisa mengakses rekam jejak, menyimak debat, atau sekadar mengamati perilaku kandidat lewat media sosial.
Di sisi lain, sistem lewat DPRD justru dianggap membuka pintu lebar-lebar untuk politik transaksional. Said Iqbal tak ragu menyebutnya lebih berisiko.
Ia lalu mengingatkan sejarah. Pilkada langsung, bagi dia, adalah buah perjuangan panjang yang dibayar mahal. Darah rakyat, mahasiswa, dan buruh telah tertumpah untuk memastikan pemimpin dipilih langsung oleh suara rakyat. “Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” katanya dengan nada bertanya.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir