Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD kembali mencuat. Tapi bagi Partai Buruh, gagasan itu jelas bukan langkah maju. Mereka menolak mentah-mentat. Bagi mereka, pilkada langsung adalah harga mati, sebuah capaian reformasi yang tak boleh dikorbankan.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bersikukuh. Menurutnya, hanya pemilihan langsung yang bisa disebut sebagai cerminan nyata kedaulatan rakyat. Rakyat, katanya, punya hak dan kemampuan untuk menilai sendiri calon-calon yang ada. Mereka bisa mengakses rekam jejak, menyimak debat, atau sekadar mengamati perilaku kandidat lewat media sosial.
Di sisi lain, sistem lewat DPRD justru dianggap membuka pintu lebar-lebar untuk politik transaksional. Said Iqbal tak ragu menyebutnya lebih berisiko.
Ia lalu mengingatkan sejarah. Pilkada langsung, bagi dia, adalah buah perjuangan panjang yang dibayar mahal. Darah rakyat, mahasiswa, dan buruh telah tertumpah untuk memastikan pemimpin dipilih langsung oleh suara rakyat. “Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” katanya dengan nada bertanya.
Artikel Terkait
Retret di Hambalang: Prabowo Kumpulkan Menteri, Bukan Cuma untuk Evaluasi
Hensat Soroti Retret Kabinet: Evaluasi dan Uji Loyalitas Jelang 2026
Demokrat Tak Terima Maaf, Empat Akun Pendukung Jokowi Tetap Dipolisikan
Prabowo Didesak Evaluasi UU Cipta Kerja, Dinilai Gagal Penuhi Janji