MURIANETWORK.COM – Rasanya serba salah. Itulah yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengenai posisi para menterinya saat harus turun ke lokasi bencana. Kritik, sepertinya, selalu mengintai di setiap langkah.
Dalam pidatonya di Aceh, Jumat lalu, Prabowo tak menampik adanya kecenderungan sebagian pihak untuk selalu melihat sisi negatif dari setiap aksi pemerintah. Kehadiran seorang menteri di lapangan pun kerap dipersoalkan. Datang atau tidak datang, keduanya seolah punya celah untuk disalahkan.
“Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat saudara-saudara serba susah,” ujar Prabowo, menirukan suara sumbang yang kerap terdengar.
“Menteri tidak datang dibilang tidak peduli, menteri datang ya masa menteri ikut macul, bukan itu,” tambahnya.
Padahal, menurutnya, maksud kedatangan pejabat tinggi itu jelas: melihat langsung kekurangan dan hambatan di lapangan. Tujuannya sederhana, untuk mengetahui apa yang bisa dibantu dan mana yang perlu dipercepat dari pusat. “Pejabat datang pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat kan begitu,” jelas Prabowo.
Di sisi lain, pertemuan langsung dengan kepala daerah, seperti gubernur, dinilainya penting. Dari situlah pemerintah pusat bisa menangkap kebutuhan yang sesungguhnya dan mengambil keputusan berdasarkan fakta di depan mata, bukan sekadar laporan.
Namun begitu, Prabowo mengingatkan sebuah konsekuensi pahit dari jabatan. Menjadi pemimpin berarti harus siap mental menghadapi hujatan, kritik pedas, bahkan fitnah yang tak berdasar. Itu resikonya.
“Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah,” tegasnya. Meski begitu, ia berpesan agar hal-hal semacam itu tidak sampai mematahkan semangat atau mengubah fokus kerja.
Di akhir pernyataannya, Presiden menegaskan prinsip kerjanya. Semua harus berbasis bukti nyata, bukan pencitraan atau omong kosong belaka. “Saya percaya dengan bukti, evidence based itu cara bekerja saya. Rakyat Indonesia hanya percaya dengan bukti,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir