Anggota DPR Benny K Harman bersuara lantang. Ia menolak keras wacana yang belakangan ramai dibicarakan: mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ke tangan DPRD. Bagi politikus Partai Demokrat ini, hak rakyat memilih langsung adalah harga mati.
"Ini suara rakyat, kehendak rakyat. Sebaiknya janganlah dilawan," tegas Benny lewat akun X-nya, Selasa (30/12/2025).
Memang, ia tak menutup mata. Pelaksanaan pilkada langsung selama ini bukannya tanpa cacat. Masalah ada di mana-mana, dari soal biaya yang membengkak hingga praktik politik uang yang sulit diberantas. Tapi, menurut Benny, jalan keluarnya bukan dengan mencabut hak pilih masyarakat. Itu justru langkah mundur yang berbahaya.
"Ada banyak problem yang timbul dengan pilkada langsung. Mari kita perbaiki problem-problem tersebut dengan membuat undang-undang dan aturan pilkada yang lebih baik lagi," ujarnya.
Intinya, demokrasi harus diperjuangkan dengan menyempurnakan sistem, bukan mengubur prinsip dasarnya. Benny mengingatkan, legitimasi kekuasaan itu bersumber dari rakyat. Titik. Setiap kebijakan politik, termasuk soal mekanisme pilkada, harus berpijak pada kepentingan publik. Bukan sebaliknya.
"Jangan pernah kita putus asa dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat," tegasnya lagi.
Di akhir pernyataannya, Benny menyampaikan pesan yang terdengar sederhana namun penuh makna. Sebuah prinsip yang seharusnya menjadi pegangan semua pemegang kekuasaan.
"Karena rakyat, kita berkuasa," pungkasnya.
Artikel Terkait
Dudung Bantah Terlibat Susun Pidato Prabowo yang Dikritik Habib Rizieq
Presiden Prabowo Terima Laporan Strategis dari Wakil Ketua DPR Usai Kunjungan ke Rusia dan Prancis
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo