Mantan BIN Soroti Dominasi Polri di Tim Reformasi Polri Sendiri

MURIANETWORK.COM - Mantan anggota BIN sekaligus pengamat politik, Sri Radjasa Chandra, mempertanyakan komposisi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Yang bikin dia heran, dari sepuluh anggota komisi, lima di antaranya adalah petinggi Polri baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.

Lima nama itu bukan sembarangan. Ada Jenderal (Purn) Tito Karnavian (Kapolri 2016-2019), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Kapolri saat ini), Jenderal (Purn) Badrodin Haiti (Kapolri 2015-2016), Jenderal (Purn) Idham Azis (Kapolri 2019-2021), dan Jenderal (HOR) (Pur) Ahmad Dofiri (Wakapolri 2024-2025).

“Dari terbentuknya tim reformasi Polri aja kita sudah melihat, seharusnya mereka atau mereka pelaku yang membuat polisi akhirnya harus direformasi,” ucap Sri Radjasa dalam podcast yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (19/11/2025).

Dia tak ragu menyebut bahwa para mantan petinggi Polri yang duduk di komisi itu justru menjadi alasan mengapa Polri butuh reformasi. “Harus diakui, mereka yang membuat reformasi, mereka yang membuat Satgas Merah Putih yang bisa kita analogikan seperti SAVAK, polisi rahasia,” tegasnya.

“Itu cikal bakal akhirnya polisi harus kita reformasi, itu yang jadi tuntutan publik terhadap polisi,” imbuhnya.

Reformasi Setengah Hati?

Menurut Sri Radjasa, keterlibatan para mantan petinggi Polri dalam tim reformasi justru memberi kesan bahwa reformasi Polri tak dilakukan sepenuh hati. “Kondisi ini jadi kayak ada reformasi setengah hati,” katanya.

Dia melanjutkan, sejak awal pembentukan komisi ini sudah memunculkan tanda tanya besar di mata publik. “Memang dari awal kehadiran mereka sebagai tim reformasi itu sudah tanda tanya besar, bukan hanya kami tapi juga publik, ‘Kok seperti ini?’” tambahnya.

Intervensi di Balik Audiensi Ijazah Jokowi?

Sri Radjasa juga mengungkapkan dugaan intervensi petinggi Polri dalam audiensi kasus ijazah Presiden Jokowi yang digelar di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Audiensi itu ramai diperbincangkan setelah Roy Suryo dan kawan-kawan memilih walk out.

“Awalnya, Refly menghendaki pertemuan itu satu-satu, dengan Pak Jimly, Pak Mahfud, dan dengan Pak Yusril. Tadinya, kita mau mengadakan pertemuan terpisah,” ujar Sri Rajasa.

Tapi rencana itu berubah. Refly Harun justru mendapat undangan dari Ahmad Dofiri untuk bertemu di PTIK. Lokasinya pun dianggap kurang netral.

“Di situ (PTIK) saya pikir juga tidak fair karena di situ kelihatan sekali ada intervensi para petinggi Polri yang ada di tim reformasi kepada Jimly untuk tidak menghadirkan Roy Suryo cs dengan alasan sebagai tersangka,” tegasnya.

“Ini ada tekanan, terutama di situ ada Tito, Sigit juga ada. Jadi, semacam ada kekhawatiran,” tandasnya.