Analisis Penolakan Kader Gerindra Terhadap Budi Arie Setiadi

Penolakan yang disuarakan oleh sejumlah kader Partai Gerindra terhadap rencana bergabungnya Budi Arie Setiadi dinilai sebagai langkah yang realistis dan logis. Pemerhati kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyatakan bahwa sikap ini mencerminkan keinginan untuk menjaga kemurnian kaderisasi partai.

Partai Kader dan Prinsip Rekrutmen

Partai Gerindra dikenal sebagai partai yang mengedepankan sistem kader. Setiap anggota diharapkan untuk memulai perjalanan dari tingkat bawah dan melalui proses kaderisasi yang komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap ideologi dan nilai-nilai partai.

Rencana Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Ormas dan relawan utama, untuk bergabung langsung dinilai bertentangan dengan prinsip ini. Publik juga masih menyoroti kinerjanya saat menjabat sebagai Menkominfo yang kemudian digantikan.

Evaluasi Kapabilitas dan Integritas

Habib Syakur mengemukakan tiga faktor utama yang biasanya menjadi alasan pencopotan seseorang dari jabatannya. Faktor-faktor tersebut meliputi kapabilitas kinerja, integritas pribadi, dan kondisi fisik atau kealpaan.

Dia menduga bahwa alasan di balik pergantian posisi Budi Arie kemungkinan besar terkait dengan dua faktor pertama. Presiden Prabowo Subianto dikenal sangat berhati-hati dalam menilai kapasitas dan integritas individu yang berada di sekitar pemerintahannya.

Dampak Potensial bagi Partai Gerindra

Keberadaan Budi Arie Setiadi di dalam Partai Gerindra dinilai dapat membawa lebih banyak mudharat daripada manfaat. Sorotan publik terhadap kasus yang melibatkannya, seperti isu judi online yang pernah dibahas oleh Prof. Mahfud MD, dapat menimbulkan dampak negatif bagi partai yang sedang berkuasa.

Habib Syakur mengingatkan kasus Immanuel Ebenezer yang bergabung dengan Gerindra dan kemudian terlibat masalah korupsi. Kejadian tersebut dijadikan pelajaran berharga tentang pentingnya seleksi ketat untuk mencegah kerusakan pada partai.

Penolakan dari Tingkat Kader

Penolakan tidak hanya datang dari kalangan pengamat. Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, secara tegas menyatakan penolakannya. Ia menegaskan bahwa Gerindra telah memiliki kader militan yang melebihi organisasi yang dipimpin Budi Arie.

Menurut Ardianto, masuknya Budi Arie justru berpotensi merusak tatanan partai karena perbedaan pemikiran dengan AD/ART Gerindra. Kekhawatiran utama adalah bahwa kedatangannya seolah-olah sudah membawa "power" tinggi yang dapat mengganggu stabilitas internal.

Rencana Budi Arie dan Respons Partai

Budi Arie Setiadi sebelumnya mengutarakan keinginannya untuk berpartai dalam forum internal Organisasi Projo. Dia menyatakan bahwa permintaan ini bahkan disampaikan langsung oleh Presiden dalam sebuah forum.

Setelah tidak lagi menjabat, dia mengajak kader ProJo untuk mendukung program-program pemerintahan Prabowo Subianto dan memperkuat partai politik yang dipimpin oleh Presiden. Namun, niat ini mendapatkan tentangan yang kuat dari dalam tubuh Partai Gerindra sendiri.

Secara keseluruhan, penolakan terhadap Budi Arie Setiadi didasarkan pada pertimbangan yang matang mengenai prinsip kaderisasi, evaluasi kapabilitas, dan perlindungan terhadap masa depan partai. Langkah kader Gerindra ini dipandang sebagai upaya defensif untuk menjaga kestabilan dan reputasi partai di panggung politik nasional.