DPR Dukung Penuh Tambahan Anggaran KKP untuk Pengawasan Laut dan Tekan Illegal Fishing

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sumail Abdullah, memberikan dukungan penuh terhadap rencana penambahan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dukungan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan nasional dan menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Sumail Abdullah menjelaskan bahwa dengan penguatan anggaran, KKP akan memiliki kemampuan lebih besar untuk memperluas jangkauan pengawasan, meningkatkan infrastruktur kelautan, serta meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Inisiatif ini selaras dengan visi pemerintahan untuk menjadikan sektor maritim sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Setiap rupiah dari anggaran negara yang dialokasikan untuk kementerian harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat dan akan diawasi dengan ketat, tegas Sumail dalam sebuah pernyataan tertulis.

Tambahan anggaran ini diharapkan menjadi energi baru bagi KKP dalam upaya menekan praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Praktik ini diketahui telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai sekitar Rp 16 triliun setiap tahunnya.

Lebih lanjut, Sumail menekankan bahwa upaya pengawasan dan pemberantasan illegal fishing tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi semata. Isu ini juga merupakan persoalan kedaulatan negara dan keadilan bagi para nelayan Indonesia yang selama ini berjuang untuk menjaga dan mengelola laut mereka sendiri.

Langkah yang diambil oleh DPR RI ini menunjukkan komitmen nyata dari lembaga legislatif untuk memastikan bahwa seluruh hasil dan potensi laut Indonesia dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Harapan kita bersama adalah agar laut Indonesia dapat dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan secara adil serta berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang, pungkas Sumail Abdullah.