Forum IPACS 2025 Resmi Dibuka di Kupang: Tujuan, Agenda, dan Dampak Strategisnya

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyambut baik penyelenggaraan forum internasional ini. Beliau menilai IPACS 2025 adalah momentum strategis bagi Provinsi NTT untuk memperkenalkan kekayaan dan keanekaragaman budayanya kepada dunia internasional.

"IPACS merupakan forum yang penting dalam melahirkan pertukaran gagasan dan ide untuk membangun kebudayaan secara spesifik; menjaga ekologi, iklim, tradisi dan inovasi budaya; serta mendorong ekonomi yang berkelanjutan," ujar Gubernur Emanuel.

Rangkaian Acara dan Momen Simbolis Pembukaan

Acara pembukaan IPACS 2025 diwarnai dengan momen-momen simbolis. Pembukaan resmi ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Tifa oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, bersama dengan para menteri dan perwakilan negara Pasifik. Pada kesempatan yang sama, diluncurkan pula prangko edisi khusus IPACS sebagai simbol kolaborasi budaya.

Suasana semakin meriah dengan penampilan IPACS Children Choir yang terdiri dari siswa-siswi sekolah di Kupang. Mereka membawakan lagu-lagu seperti "Ninanoy", "A Million Dreams", dan "Under The Sun" yang merepresentasikan semangat perdamaian dan persaudaraan.

Tujuan dan Agenda Strategis IPACS 2025

Forum IPACS 2025 memiliki sejumlah tujuan strategis yang ingin dicapai, di antaranya:

• Memperkuat jaringan budaya Indonesia dengan negara-negara Pasifik.
• Mendorong dialog lintas budaya untuk memperdalam pemahaman antarkomunitas.
• Menempatkan budaya sebagai pilar utama dalam agenda pembangunan global pasca-2030.
• Mempromosikan diplomasi regional yang inklusif dengan Indonesia sebagai mitra strategis.
• Mendukung pemberdayaan komunitas, generasi muda, dan pelaku budaya lokal.

Agenda utama forum meliputi Dialog Tingkat Menteri, pameran budaya dan kerajinan tradisional, serta sesi pleno tematik yang membahas peran budaya sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan di kawasan Pasifik.

Capaian Nyata yang Diharapkan

Dari forum ini, diharapkan lahir sejumlah capaian nyata, termasuk dokumen rekomendasi kebijakan antar-menteri budaya, pembentukan jejaring residensi budaya permanen, terciptanya produk budaya inovatif yang memiliki nilai ekonomi, serta terbentuknya kebijakan budaya berkelanjutan untuk pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.