Malam Pengkhianatan di Caracas: Washington Kembali Mainkan Naskah Lama

Langit Venezuela kembali bergemuruh. Kali ini, bukan hujan tropis yang turun, melainkan suara keras yang menandai langkah pasukan asing. Nicolás Maduro, presiden yang masih mengklaim legitimasi, ditangkap di tengah malam. Dari Washington, narasinya sudah siap: misi kemanusiaan, penyelamatan demokrasi, akhir dari penderitaan rakyat. Sebuah naskah lama yang kita semua pernah baca, bahkan hafal di luar kepala.

Memang ironis. Amerika Serikat, sang "Pemimpin Dunia Bebas", kembali memainkan peran yang sama. Mereka bicara dengan kata-kata luhur. Di media, data ekonomi Venezuela yang ambruk dan gelombang pengungsi ditampilkan sebagai bukti pendukung. Seolah-olah, intervensi militer adalah satu-satunya obat yang tersisa. Tapi coba lihat lebih luas. Lihat ke belakang.

Sejarah Amerika Latin adalah museum panjang yang dipenuhi dengan jejak kaki yang sama. Beberapa dekade silam, dengan alasan menangkal komunisme, AS dengan tangan terbuka mendukung junta militer dan diktator di Chile, Guatemala, Argentina, dan di mana-mana. Kala itu, pemerintah terpilih berhaluan kiri yang disebut "kehilangan dukungan". Kekacauan dan pelanggaran HAM dianggap sebagai harga sementara yang harus dibayar. Tangan yang dulu menyokong rezim otoriter, kini yang sama merobohkan rezim lain. Yang tak pernah berganti cuma satu: kepentingan nasional AS yang selalu jadi pedoman utama.

Reaksi di kawasan pun terbelah, dan pola ini terlalu mudah ditebak. Pemerintah sayap kanan di beberapa negara langsung menyambut gembira. Bagi mereka, ini seperti pembebasan. Lucunya, sebagian dari mereka adalah penerus politik dari rezim-rezim yang dulu juga didukung AS. Sebuah amnesia kolektif yang sangat nyaman.

Di sisi lain, kecaman keras datang dari blok kiri. Bukan semata karena solidaritas pada Maduro, tapi lebih karena ketakutan yang mendalam. Mereka paham betul. Kalau hari ini bisa terjadi pada Caracas, besok bisa jadi ibu kota mereka yang jadi sasaran. Ini soal prinsip kedaulatan yang terus diinjak-injak.

Seorang Wakil Presiden Asosiasi Amerika memberikan komentar yang cukup tajam.

"Ini mengonfirmasi peran Washington sebagai polisi di 'lingkup pengaruhnya'."

Istilah "lingkup pengaruh" itu sendiri sudah kuno, tapi masih berlaku. Ia menelanjangi hipokrisi tatanan dunia berbasis aturan. Logikanya elastis sekali. Jika suara rakyat sejalan dengan agenda mereka, maka itu adalah kehendak suci demokrasi. Jika tidak, maka itu adalah tirani yang harus digulingkan. Mereka memegang dua buku: satu berisi hukum internasional untuk diceramahkan ke negara lain, satunya lagi berisi doktrin pengecualian untuk membenarkan tindakan mereka sendiri.

Dan lihatlah ke Meksiko. Tak lama setelah kejadian di Venezuela, Presiden AS dengan santai menyebut telah mengajukan "solusi" untuk memberantas kartel narkoba di sana. Implikasinya jelas. Presiden Meksiko pun langsung bereaksi, berusaha menegaskan bahwa hubungan keamanan kedua negara "sangat baik". Itulah wibawa sang polisi global. Bisa menangkap presiden di negara tetangga, sekaligus mengancam operasi serupa di tempat lain. Negara yang diancam malah harus berdiplomasi dengan hati-hati, menelan kekesalan. Pemaksaan tanpa kata-kata ini seringkali lebih efektif daripada tembakan meriam.

Jadi, ini semua adalah cetak ulang dari sebuah drama klasik. Kota di atas bukit kembali menyalakan mercusuarnya, berjanji membawa terang. Tapi bagi banyak orang di selatan perbatasan, cahaya itu justru menerangi bayangan yang sudah terlalu familiar: sebuah cerita lama tentang kedaulatan yang rapuh, intervensi yang selalu jadi pilihan, dan definisi "keadilan" yang hanya ditulis oleh satu pihak.

Ironi terbesarnya mungkin terletak pada keyakinan sang aktor utama. Setiap kali, mereka yakin sedang menulis babak baru yang heroik. Padahal, bagi penonton yang sudah melihat pementasan yang sama berulang kali, itu hanyalah pengulangan yang muram. Mungkin yang perlu benar-benar diadili bukanlah seorang presiden tertentu, tapi mentalitas hegemonik itu sendiri keyakinan bahwa kekuatan senjata adalah jawaban utama untuk setiap persoalan politik. Sayangnya, belum ada pengadilan internasional yang berwenang untuk mengadili sebuah pola pikir.