Malam Pengkhianatan di Caracas: Washington Kembali Mainkan Naskah Lama

Seorang Wakil Presiden Asosiasi Amerika memberikan komentar yang cukup tajam.

Istilah "lingkup pengaruh" itu sendiri sudah kuno, tapi masih berlaku. Ia menelanjangi hipokrisi tatanan dunia berbasis aturan. Logikanya elastis sekali. Jika suara rakyat sejalan dengan agenda mereka, maka itu adalah kehendak suci demokrasi. Jika tidak, maka itu adalah tirani yang harus digulingkan. Mereka memegang dua buku: satu berisi hukum internasional untuk diceramahkan ke negara lain, satunya lagi berisi doktrin pengecualian untuk membenarkan tindakan mereka sendiri.

Dan lihatlah ke Meksiko. Tak lama setelah kejadian di Venezuela, Presiden AS dengan santai menyebut telah mengajukan "solusi" untuk memberantas kartel narkoba di sana. Implikasinya jelas. Presiden Meksiko pun langsung bereaksi, berusaha menegaskan bahwa hubungan keamanan kedua negara "sangat baik". Itulah wibawa sang polisi global. Bisa menangkap presiden di negara tetangga, sekaligus mengancam operasi serupa di tempat lain. Negara yang diancam malah harus berdiplomasi dengan hati-hati, menelan kekesalan. Pemaksaan tanpa kata-kata ini seringkali lebih efektif daripada tembakan meriam.

Jadi, ini semua adalah cetak ulang dari sebuah drama klasik. Kota di atas bukit kembali menyalakan mercusuarnya, berjanji membawa terang. Tapi bagi banyak orang di selatan perbatasan, cahaya itu justru menerangi bayangan yang sudah terlalu familiar: sebuah cerita lama tentang kedaulatan yang rapuh, intervensi yang selalu jadi pilihan, dan definisi "keadilan" yang hanya ditulis oleh satu pihak.

Ironi terbesarnya mungkin terletak pada keyakinan sang aktor utama. Setiap kali, mereka yakin sedang menulis babak baru yang heroik. Padahal, bagi penonton yang sudah melihat pementasan yang sama berulang kali, itu hanyalah pengulangan yang muram. Mungkin yang perlu benar-benar diadili bukanlah seorang presiden tertentu, tapi mentalitas hegemonik itu sendiri keyakinan bahwa kekuatan senjata adalah jawaban utama untuk setiap persoalan politik. Sayangnya, belum ada pengadilan internasional yang berwenang untuk mengadili sebuah pola pikir.