Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto terus memicu beragam reaksi dari berbagai kalangan. Menanggapi wacana ini, sejarawan Anhar Gonggong menyatakan bahwa keputusan akhir pemberian gelar tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Anhar mengungkapkan bahwa Soeharto sebenarnya telah mendapatkan pengakuan tinggi dari MPR dengan gelar Bapak Pembangunan. Pernyataan ini disampaikannya sebelum pengumuman resmi penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Menurut analisis sejarawan tersebut, pemerintahan Soeharto memiliki dua sisi yang kontras. Di satu sisi, keberhasilan dalam membangun ekonomi Indonesia patut diakui. Namun di sisi lain, terdapat masalah serius terkait praktik korupsi dan sistem pemerintahan yang cenderung otoriter.
"Pertanyaan mengenai kelayakan pemberian gelar ini saya kembalikan sepenuhnya kepada presiden," tegas Anhar dalam pernyataannya.
Pandangan berbeda disampaikan oleh Murpin Josua Sembiring, Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya. Ia mengajak masyarakat untuk menilai usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto secara rasional dan reflektif.
Murpin menekankan peran kritis Soeharto dalam menstabilkan negara pasca krisis ekonomi dan politik yang hampir mengancam integrasi nasional. Menurutnya, Soeharto berhasil membangun kembali struktur administrasi negara, memulihkan kepercayaan internasional, dan meletakkan pondasi pembangunan jangka panjang.
Berbagai program unggulan lahir pada masa pemerintahan Soeharto, antara lain program swasembada beras, pengembangan infrastruktur irigasi dan waduk, pembangunan puskesmas dan posyandu, elektrifikasi pedesaan, serta berbagai proyek infrastruktur dasar yang memperluas akses kesehatan dan pendidikan hingga ke daerah terpencil.
Artikel Terkait
Tembok Penahan Ambles, Rumah Warga Trawas Rata dengan Tanah
Bobby Nasution Perpanjang Status Darurat Bencana hingga Akhir Tahun
Aceh Perpanjang Status Darurat Hidrometeorologi hingga Awal 2026
Gempa Magnitudo 3,5 Guncang Pulau Enggano Tengah Malam