Wamendagri Tinjau Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya di Sorong

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong.

Penekanan Pada Keterlibatan Orang Asli Papua dalam Pembangunan

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wamendagri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah untuk melibatkan Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap tahapan pembangunan, termasuk proyek strategis seperti Kantor Gubernur, Kantor MRP, dan Kantor DPRP. "Nanti saya cek juga, kira-kira ada tidak anak daerah yang ikut dalam bangunan ini, Orang Asli Papua," ujar Ribka dalam keterangan tertulis, Jumat (7/11/2025).

Dampak Positif Pembangunan Pusat Pemerintahan bagi Ekonomi Sorong

Pembangunan kawasan pusat pemerintahan ini tidak hanya memperkuat tata kelola administrasi daerah, tetapi juga berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Sorong. Ribka menjelaskan, "Pertumbuhan ekonomi akan terjadi ketika semua sektor, baik mesin birokrasi maupun mesin swasta, bergerak di tempat ini."

Pengoptimalan Sumber Daya Lokal dan Potensi Sorong

Wamendagri mendorong pemanfaatan material lokal dalam pembangunan dan mengapresiasi perkembangan sektor transportasi serta dunia usaha di Sorong. "Sorong ini punya potensi yang cukup luar biasa, dunia usaha juga bergerak," katanya. Ia menambahkan bahwa Sorong telah berkembang pesat dan menjadi salah satu kota paling maju di Tanah Papua.

Harapan Percepatan Pembangunan Papua Barat Daya

Ribka berharap percepatan pembangunan tidak lagi terhambat oleh kendala klasik dan menyampaikan dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri. "Doa dan harapan kita harus selesai cepat pembangunan KPP Provinsi Papua Barat Daya," pungkasnya.